Tanjungpinang, Kepri (ANTARA) - Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad menyerahkan alokasi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2025 secara digital senilai Rp15,94 triliun.
Alokasi dana APBN tersebut diserahkan Gubernur Ansar, yang didampingi Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan Kepri Budiman, kepada 314 satuan kerja (satker) kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah lingkup Provinsi Kepri di Balairung Wan Seri Beni, Pulau Dompak, Tanjungpinang, Kepri, Selasa.
"Penyerahan DIPA dan Buku TKD ini merupakan simbol dimulainya pelaksanaan APBN tahun anggaran 2025 yang menunjukkan komitmen pemerintah agar anggaran ini dapat lebih cepat direalisasikan sejak awal 2025, sehingga menjadi stimulus pertumbuhan ekonomi di daerah," kata Budiman usai acara penyerahan.
Baca juga: BP Batam maksimalkan layanan pelabuhan selama Natal-Tahun Baru 2025
Selain itu, dalam kesempatan ini juga dilakukan penandatanganan pakta integritas sebagai wujud komitmen bersama untuk melaksanakan pengelolaan anggaran yang transparan dan akuntabel sesuai peraturan perundangan serta komitmen untuk tidak melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).
Budiman menyebut APBN merupakan instrumen utama dalam melindungi masyarakat dan perekonomian di dalam menghadapi berbagai gejolak, guncangan serta krisis. Peran penting ini mengharuskan APBN terus dijaga kesehatan, kredibilitas, dan keberlanjutannya agar dapat efektif mencapai tujuan pembangunan.
Ia juga menyampaikan bahwa kinerja perekonomian Indonesia dalam beberapa tahun terakhir masih lebih baik dibanding negara-negara lain. Indonesia mencatatkan laju pertumbuhan ekonomi di kisaran lima persen untuk periode 2022-2024 di tengah melambatnya ekonomi global, terjadinya perang dagang, dan konflik geopolitik.
"Adapun pertumbuhan ekonomi Kepri untuk triwulan III 2024 adalah sebesar 5,02 persen," ungkapnya.
Baca juga: BPBD Kepri siapkan posko bencana akhir tahun di semua kabupaten dan kota
Ia memerinci dana APBN 2025 untuk Kepri sebesar Rp15,94 triliun itu terdiri atas belanja melalui satker K/L sebesar Rp7,48 triliun dan TKD Rp8,45 triliun.
Alokasi belanja K/L akan disalurkan melalui dua kantor pelayanan perbendaharaan negara (KPPN) lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Kepri, yaitu KPPN Tanjungpinang dan KPPN Batam.
Sementara, alokasi TKD Rp8,45 triliun disalurkan kepada pemerintah provinsi dan seluruh kabupaten/kota lingkup Kepri, yang terdiri atas dana alokasi umum (DAU) sebesar Rp5.019,46 miliar, dana bagi hasil (DBH) sebesar Rp1.056,34 miliar, dana insentif fiskal sebesar Rp111,82 miliar, dana alokasi khusus (DAK) nonfisik sebesar Rp1.427,52 miliar, DAK fisik sebesar Rp619,87 miliar, dan dana desa sebesar Rp217,99 miliar.
"Sesuai arahan Bapak Presiden Prabowo, seluruh K/L dan pemerintah daerah harus fokus mendukung prioritas yang telah ditetapkan pemerintah," ucap Budiman.
Baca juga: Polda Kepri petakan titik krusial pengamanan Natal dan Tahun Baru 2025
Sementara, Gubernur Kepri Ansar Ahmad meminta kuasa pengguna anggaran dapat melaksanakan belanja sesuai prioritas dan hasil, dengan mengurangi kegiatan-kegiatan yang bersifat seremonial, seperti perjalanan dinas, rapat maupun seminar.
Selain itu, ia menegaskan bahwa pemerintah daerah di Kepri siap mendukung semua program-program nasional melalui akselerasi belanja APBN maupun APBD 2025.
"Kami dukung penuh program-program pusat, seperti makanan bergizi gratis, pembangunan sekolah dan peningkatan sekolah unggulan, lalu pertumbuhan ekonomi, serta ketahanan pangan," ujar Ansar.
Baca juga:Kemenhub akan hadirkan kapal perintis Batam-Johor perlancar akses pasar ekspor
Pemkot Batam dorong masyarakat pulau tanam sayur
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Gubernur Kepri serahkan DIPA dan TKD 2025 sebesar Rp15,94 triliun
Komentar