Asosiasi pelabuhan gali potensi pengembangan kawasan strategis Selat Malaka

Batam (ANTARA) - Asosiasi Badan Usaha Pelabuhan Indonesia (ABUPI) menyoroti pentingnya pengembangan potensi kawasan Selat Malaka, khususnya di Batam, yang berbatasan langsung dengan Singapura dan Malaysia.

Sekretaris Jenderal ABUPI Liana Trisnawati menekankan perlunya penguatan infrastruktur dan regulasi untuk memanfaatkan posisi strategis Batam di jalur perdagangan dunia.

“Batam memiliki potensi besar karena posisinya yang strategis di Selat Malaka, dekat dengan Singapura, Malaysia, bahkan Filipina dan Thailand. Namun, keistimewaan ini tidak didukung dengan regulasi yang memadai dan ini menjadi pekerjaan rumah kami sebagai asosiasi untuk meluruskan hal tersebut,” ujarnya saat dikonfirmasi, di Batam, Selasa.

Menurut Liana, salah satu tantangan utama Batam adalah biaya operasional yang tinggi, sehingga kalah bersaing dengan pelabuhan-pelabuhan di Singapura dan Malaysia yang lebih efisien.

Baca juga: Serunya memanen ikan dingkis saat Imlek di Batam

“Singapura masih menjadi pemain terbesar dalam industri pelabuhan dunia. Mereka berhasil memaksimalkan potensinya, sementara Batam justru kalah bersaing karena banyak faktor, termasuk biaya operasional yang berat,” kata dia.

Hal ini diperparah dengan kurangnya keistimewaan regulasi bagi Batam meskipun lokasinya sangat strategis.

“Batam belum mampu menjadi pelabuhan hub karena regulasi yang tumpang tindih dan dengan regulasi yang disamakan dengan pelabuhan di kota-kota lain di Indonesia,” katanya pula.

Wakil Ketua Umum ABUPI Bidang Organisasi dan Regulasi Ariyanto Purboyo mengungkapkan bahwa total aset investasi dari 25 anggota ABUPI yang telah berkonsesi mencapai Rp190 triliun.

“Anggota ABUPI memiliki investasi yang sangat besar, dan ini menjadi modal penting untuk mendorong pengembangan pelabuhan di kawasan strategis seperti Selat Malaka,” katanya lagi.

ABUPI mengajukan beberapa usulan kepada pemerintah untuk memperkuat daya saing Batam sebagai kawasan strategis di Selat Malaka, salah satunya adalah untuk menyelaraskan regulasi antara Kementerian Perhubungan dan dengan Badan Pengusahaan (BP) Batam.

“Batam sebagai kota industri harusnya memiliki regulasi yang lebih fleksibel untuk mempermudah investasi dan operasi pelabuhan. Kolaborasi antara pemerintah, pengusaha, dan regulator sangat penting untuk menjadikan Batam sebagai pelabuhan hub,” ujarnya pula.

Ke depan, ABUPI berharap pemerintah dapat memberikan dukungan lebih besar kepada Batam agar mampu bersaing dengan Singapura dan Malaysia di sektor pelabuhan, terutama di kawasan Selat Malaka.