Wali Kota Tanjungpinang prioritaskan bayar TPP ASN

Tanjungpinang (ANTARA) - Wali Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau (Kepri) Lis Darmansyah memprioritaskan pembayaran tambahan penghasilan pegawai (TPP) bagi ASN tepat waktu, meskipun kondisi keuangan daerah saat ini belum sepenuhnya stabil.

“TPP memang baru dianggarkan untuk enam bulan, tapi kami berkomitmen terus mengupayakan agar anggaran tersedia, sehingga TPP tidak terlambat dibayarkan,” katanya di Tanjungpinang, Selasa.

Ia menjelaskan bahwa gaji dan tunjangan ASN bukan hanya soal kesejahteraan pegawai, tapi juga menjadi penopang utama perputaran ekonomi di Tanjungpinang.

Baca juga: Kepri jajaki peluang ekspor produk perikanan ke Amerika Serikat

Ia menyebutkan sekitar 75 persen aktivitas ekonomi kota digerakkan oleh belanja pegawai.

Menurutnya, pertumbuhan ekonomi Tanjungpinang saat ini baru 3,78 persen. Jika hak pegawai seperti gaji dan TPP terlambat dibayarkan, maka dampaknya bisa meluas. Tidak hanya dirasakan oleh ASN, tapi juga masyarakat.

"Saat ini belanja pegawai telah mencapai 52 persen dari total APBD, jauh di atas batas maksimal 30 persen yang ditetapkan dalam Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD)," ungkapnya.

Lis turut mengajak seluruh pegawai mulai berbenah, baik secara pribadi maupun dalam lingkungan kerja.

Baca juga: Cuaca Kepri hari ini diprakirakan berawan

Ia berharap ASN dapat menjalankan tugas dan fungsi dengan disiplin serta penuh tanggung jawab.

Ia menekankan kedisiplinan ASN merupakan bagian dari aturan yang harus dijalankan bersama demi mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas.

“Jika tugas dan fungsi ASN dapat dijalankan dengan baik, insyaallah Tanjungpinang akan menjadi kota yang lebih baik,” demikian Lis.

Sekda Tanjungpinang Zulhidayat menyampaikan alokasi anggaran TPP untuk 2.000-an ASN Pemkot Tanjungpinang mencapai belasan miliar rupiah per bulan.

Pembayaran TPP ASN ikut mendongkrak perekonomian Tanjungpinang, mengingat belanja pemerintah termasuk tiga besar penopang ekonomi daerah itu, berdasarkan data BPS.

"TPP ASN jadi salah satu lokomotif ekonomi, karena dapat meningkatkan daya beli masyarakat, sekaligus mendorong perputaran ekonomi daerah," ujar Zulhidayat.