Pengesahan Ranperda APBD Tanjungpinang Dipastikan Terlambat
Tanjungpinang (ANTARA Kepri) - Fraksi Demokrat DPRD Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, memastikan pengesahan rancangan anggaran tahun 2013 terlambat, akibat permasalahan internal dewan.
"Pengesahan anggaran tahun 2013 lebih lambat dibanding tahun sebelumnya. Salah satu penyebabnya adalah perubahan struktur kepemimpinan di Badan Anggaran DPRD Tanjungpinang," kata Ketua Fraksi Demokrat DPRD Tanjungpinang, Maskur Tillawahyu, Senin.
Maskur memastikan keterlambatan pengesahan anggaran bukan disebabkan oleh tim anggaran pemerintah daerah, melainkan dari internal DPRD Tanjungpinang. Pemerintah Tanjungpinang sudah beberapa bulan lalu menyerahkan nota keuangan, namun hingga sekarang belum dibahas oleh pihak legislatif hingga tuntas.
"Saya lupa total anggaran belanja tahun 2013, mungkin sekitar Rp700 miliar," ujarnya.
Persoalan yang terjadi pada pembahasan anggaran tahun 2013 berbeda dengan pembahasan anggaran tahun 2012. Tahun 2011, kata dia, Badan anggaran dipimpin oleh Maskur sehingga ketika pimpinan DPRD Tanjungpinang tidak hadir, pembahasan anggaran tahun 2012 tetap dapat dilaksanakan.
Sedangkan pada tahun ini, Ketua Badan Anggaran adalah Suparno, yang juga Ketua DPRD Tanjungpinang.
"Jika tidak ada Ketua DPRD Tanjungpinang, pembahasan anggaran tahun 2013 tidak dilaksanakan," ungkapnya.
Selain persoalan itu, menurut dia, Pilkada Tanjungpinang 31 Oktober tahun 2012 juga menjadi kendala dalam pembahasan anggaran tahun 2013. Saat itu, pemerintah dan DPRD Tanjungpinang sibuk mempersiapkan pilkada mulai dari pengawasan terhadap pelaksanaan tahapan pilkada hingga realisasi anggaran.
"Kami juga mengesahkan peraturan daerah yang baru sehingga pembahasan anggaran tahun 2013 juga terhambat," katanya.
Anggaran tahun 2013 dipastikan paling cepat Januari 2013 baru disahkan, karena seluruh anggora DPRD Tanjungpinang akan melakukan reses pada pekan depan. Anggaran tidak mungkin dibahas pada saat DPRD Tanjungpinang reses.
"Kami berharap persoalan ini menjadi perhatian bersama di DPRD Tanjungpinang maupun Pemerintah Tanjungpinang agar di tahun-tahun mendatang tidak terjadi lagi keterbatasan pengesahan anggaran," katanya. (ANTARA)
Editor: Rusdianto
Pewarta :
Editor:
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
