Natuna, Kepri (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Natuna Provinsi Kepulauan Riau menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) khusus beras Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) sebagai upaya membantu masyarakat perbatasan memperoleh beras dengan harga lebih murah.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Natuna, Wan Syazali di Natuna, Jumat, mengatakan kegiatan pangan murah tersebut digelar di Pusat Informasi pariwisata Kecamatan Bunguran Timur dan berlangsung sejak Jumat pagi hingga sore.
“Pelaksanaan GPM ini bekerja sama dengan Perum Bulog. Jumlah beras yang disediakan tergantung dari antusias masyarakat karena stok beras SPHP yang tersedia di Gudang Bulog cukup banyak mencapai ratusan ton,” ucapnya.
Ia menjelaskan harga beras SPHP yang dijual di pasar murah dipatok Rp58.000 per kemasan lima kilogram, lebih rendah dibanding Harga Eceran Tertinggi (HET) yang berkisar Rp65.500.
Untuk menjaga pemerataan, masyarakat dibatasi hanya bisa membeli maksimal dua kemasan per orang.
Menurut Syazali, beras SPHP yang disalurkan dalam kegiatan tersebut berasal dari Cadangan Beras Pemerintah (CBP).
CBP merupakan stok beras yang disiapkan di setiap daerah sebagai instrumen pengendali harga, stabilisasi pasokan, sekaligus penyangga kebutuhan masyarakat ketika menghadapi situasi darurat seperti bencana, musim paceklik, maupun tekanan ekonomi.
CBP di Kabupaten Natuna saat ini digunakan untuk dua program, yakni SPHP yang memberikan keringanan harga beras kepada masyarakat, serta Bantuan Pangan (Bapang) berupa penyaluran beras gratis kepada keluarga penerima manfaat.
Ia menambahkan GPM bukan kali pertama dilakukan di Natuna. Sejak Agustus 2025, kegiatan serupa sudah dilaksanakan secara rutin dan kembali berlanjut pada September.
Program ini juga tidak hanya dijalankan Pemkab, melainkan didukung pula oleh instansi lain seperti TNI dan Polri.
Pemkab Natuna berharap dengan adanya pasar murah beras SPHP, beban pengeluaran rumah tangga dapat berkurang, inflasi daerah terkendali, serta masyarakat kecil lebih terlindungi dari gejolak harga pangan.
“Kolaborasi lintas sektor ini penting, agar masyarakat bisa lebih mudah mengakses pangan dengan harga yang stabil, sehingga daya beli tetap terjaga,” kata Syazali.
Komentar