Natuna, Kepri (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Natuna Provinsi Kepulauan Riau bekerja sama dengan TNI, Polri dan Perum Bulog melaksanakan Gerakan Pangan Murah (GPM) di empat kecamatan, Sabtu, sebagai bagian dari GPM serentak secara nasional.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Natuna, Wan Sazali di Natuna, Sabtu, mengatakan untuk seluruh Indonesia GPM dilaksanakan di 7.000 titik pada Sabtu.
Untuk di Natuna mencakup di Kecamatan Bunguran Tengah, Bunguran Timur, Bunguran Barat dan Bunguran Utara.
"Pelaksanaan GPM di Natuna dipusatkan di Desa Kelarik Kecamatan Bunguran Utara, dan disaksikan secara daring oleh pemerintah pusat melalui video conference bersama kementerian dan lembaga terkait pada Sabtu pagi,” ucap dia.
Gerakan Pangan Murah ini merupakan strategi pemerintah untuk menstabilkan harga bahan pangan pokok, mengantisipasi potensi lonjakan harga dan menjaga daya beli masyarakat, khususnya menjelang periode rawan inflasi.
Adapun komoditas pangan utama yang dijual dalam GPM di Kecamatan Bunguran Utara meliputi Beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) dengan harga Rp58.000 per kemasan lima kilogram, minyak goreng kemasan merek MinyaKita seharga Rp15.000 per liter dan gula pasir seharga Rp15.000 per kilogram.
Wan Sazali menyebutkan jumlah bahan pangan yang disiapkan mencapai satu ton beras SPHP, 125 kilogram gula pasir dan 100 liter minyak goreng.
Baca juga: Tim SAR gabungan Natuna mencari nelayan hilang di perairan Pulau Kerdau
“Untuk menjaga pemerataan dan memastikan semua masyarakat dapat menikmati manfaat GPM ini, kami memberlakukan pembatasan pembelian. Setiap orang hanya boleh membeli maksimal dua kemasan beras, dua liter minyak goreng, dan satu kilogram gula pasir,” ujar dia.
Dibandingkan dengan harga pasar, harga pangan dalam GPM ini lebih murah sekitar Rp2.000 hingga Rp6.000. Harga ini dinilai cukup signifikan dalam membantu masyarakat, terutama di wilayah dengan akses distribusi terbatas seperti Bunguran Utara.
Kolaborasi ini dinilai penting dalam menjamin kelancaran distribusi, ketersediaan stok, dan ketepatan sasaran penerima manfaat.
Menurut Wan Sazali, pemerintah pusat menginstruksikan agar GPM dilaksanakan di seluruh kecamatan, namun karena kondisi geografis Natuna yang terdiri dari pulau-pulau terpisah, kegiatan hanya difokuskan di wilayah Kecamatan Bunguran Besar.
Lagi pula, lanjut dia, kegiatan GPM sudah dilaksanakan secara masif sejak awal Agustus 2025 oleh berbagai pihak, mulai atas TNI, Polri, LPP RRI, hingga DKPP sendiri.
“Kami mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih atas dukungan dari seluruh pihak, terutama Bulog, TNI, dan Polri, yang telah membantu dari sisi penyediaan stok, keamanan, hingga distribusi ke titik-titik lokasi. Tanpa adanya sinergi ini, pelaksanaan GPM tentu tidak akan seefektif saat ini,” ujar dia.
Baca juga: Bulog Natuna kolaborasi dengan berbagai instansi dalam penyaluran beras SPHP
Komentar