Batam (ANTARA) - Kepolisian resor (Polres) Anambas, Polda Kepulauan Riau siap bersinergi dengan semua pihak terkait dalam mengawal pelaksanaan pemilihan umum ke depan pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135.
"Polres Anambas siap bersinergi dengan Bawaslu, KPU dan seluruh stakeholders untuk memastikan pemilu ke depan berjalan aman, transparan, dan demokratis," kata Wakapolres Anambas Kompol Shallahuddin dalam keterangannya dikonfirmasi Minggu.
Komitmen Polri untuk mendukung pengawasan pemilu yang profesional dan independen tersebut disampaikan Shallahuddin saat mewakili Kapolres Anambas dalam kegiatan sosialisasi penguatan kelembagaan oleh Bawaslu Anambas.
Putusan MK Nomor 135/PPU-XXII/2024 yang memisahkan penyelenggaraan pemilu nasional dan lokal.
Ketua Bawaslu Anambas Jufri mengatakan bahwa perubahan regulasi hasil putusan MK ini akan membawa implikasi besar. Sehingga butuh peran aktif semua lembaga terkait dalam menyukseskan penyelenggaraannya.
"Pemilu bukan hanya tanggungjawab Bawaslu, tapi kerja bersama. Kami harus menyamakan persepsi agar pengawasan semakin kuat, partisipasi dan responsif terhadap dinamika politik ke depan," kata Jufri.
Baca juga: Hulu migas Kepri garda depan pertumbuhan ekonomi berbasis energi
Terpisah, Ketua KPU Anambas Padillah menyebut data pemilihan Kabupaten Anambas terbaru per September 2025, yakni sebesar 38.905 pemilih.
Padillah juga menekankan perlunya kolaborasi strategis antar lembaga untuk mencegah konflik pemilu.
"Perlu juga literasi politik dan memanfaatkan teknologi dalam pengawasan pemilu," ujanya.
Sementara itu, Koordinator Sekretaris Bawaslu Lindawati menambahkan, bahwa keterlibatan berbagai elemen masyarakat, termasuk media, adalah bukti pengawasan pemilu adalah kerja kolektif.
Kegiatan sosialisasi ini juga dilakukan sesi khusus secara daring dihadiri Wakil Ketua Komisi II DPR RI Aria Bima yang menekankan pentingnya integritas Bawaslu dalam pengawasan pemilu ke depan.
"Bawaslu yang berintegritas adalah yang taat aturan, tidak berpihak, dan responsif terhadap setiap laporan pelanggaran. Jika pemilu gagal, maka lima tahun nasib bangsa ikut dipertaruhkan," kata Aria.
Baca juga: Siswa dan guru Sekolah Rakyat di Natuna mulai masuk asrama
Komentar