Komisi II DPR beri tiga catatan khusus untuk peningkatan pendapatan di Kepri

Selasa, 30 September 2025 10:31 WIB

Wakil Ketua Komisi II DPR Dede Yusuf Macan Effendi dan Wagub Kepri Nyanyang Haris Pratamura diwawancarai usai rapat bersama di Gedung Daerah, Tanjungpinang, Senin (29/9/2025). ANTARA/Ogen.

Tanjungpinang (ANTARA) - Komisi II DPR RI memberikan tiga catatan khusus untuk mendorong peningkatan pendapatan daerah di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) dalam kunjungan kerja ke daerah perbatasan tersebut.

"Kami mencatat tiga poin guna mengoptimalisasi pendapatan daerah di Kepri, yaitu regulasi, infrastruktur, dan inovasi," kata Wakil Ketua Komisi II DPR Dede Yusuf Macan Effendi usai rapat bersama jajaran Pemerintah Provinsi Kepri dan stakeholder terkait di Gedung Daerah, Tanjungpinang, Senin.

Dede Yusuf menjelaskan dari segi regulasi, Kepri membutuhkan aturan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 tentang Kawasan Perdagangan Bebas atau Free Trade Zone (FTZ), berupa Keputusan Presiden (Keppres).

Menurutnya sampai saat ini Keppres tersebut tak kunjung turun dari pusat, sehingga pengelolaan kawasan FTZ di Kepri, khususnya di wilayah Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun dan Kota Tanjungpinang menjadi tidak maksimal.

"Kalau Keppres itu terbit, saya yakin tiga kawasan FTZ ini bakal menarik lebih banyak investasi dan memperluas lapangan kerja. Jadi tak hanya mengandalkan Kota Batam saja," ujarnya.

Kedua, kata dia, Kepri memerlukan dukungan prioritas dari pemerintah pusat terkait pemerataan pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah setempat.

Selama puluhan tahun ke belakang, katanya, geliat pembangunan infrastruktur di Kepri lebih banyak terpusat di Batam. Dampaknya, terjadi kesenjangan pembangunan antara Batam dengan kabupaten/kota lainnya di Kepri.

Baca juga: Kejati Kepri hentikan perkara kasus KDRT dan kekerasan anak di Anambas

"Kepri butuh dukungan interkoneksi infrastruktur di semua kabupaten/kota, sehingga tidak terjadi kesenjangan ekonomi antarwilayah," ungkapnya.

Ketiga, lanjutnya, Kepri harus terus berinovasi dalam berbagai sektor supaya bisa bersaing dengan negara tetangga, seperti Malaysia dan Singapura. Menurutnya negara-negara lain terus melakukan inovasi bagaimana uang lebih banyak mengalir ke negara mereka.

"Makanya, kami mendorong pemerintah melakukan inovasi, baik di bidang sumber daya manusia, perdagangan, teknologi hingga percepatan infrastruktur," ungkapnya.

Dede Yusuf menambahkan Komisi II DPR akan mengundang para kepala daerah di Kepri untuk menggelar rapat lanjutan membahas optimalisasi pendapatan di kawasan perbatasan tersebut.

Sementara, Wakil Gubernur Kepri Nyanyang Haris Pratamura mengakui pembangunan dan ekonomi di Kepri masih tertinggal dibanding negara tetangga Singapura dan Malaysia. Padahal sejak lama Kepri, khususnya Batam diproyeksi bakal menyaingi Singapura.

Menurut Nyanyang Kesenjangan pembangunan antarwilayah di Kepri yang berbasis pulau-pulau itu, masih menjadi tantangan pemerintah daerah karena keterbatasan anggaran dan kewenangan, sehingga memerlukan dukungan penuh dari DPR dan Pemerintah Pusat.

"Diskusi seperti ini bersama Komisi II DPR RI sangat diperlukan sebagai pemantik dalam mendorong Kepri yang lebih maju, makmur dan merata," ucap Nyanyang.