Polisi Karimun Diminta Usut Pelansir BBM

Senin, 4 Februari 2013 23:10 WIB

Karimun (Antara Kepri) - Bupati Karimun, Kepulauan Riau Nurdin Basirun meminta aparat kepolisian untuk mengusut para pelansir bahan bakar minyak jenis premium di SPBU Jalan Poros Tanjung Balai Karimun yang ditengarai memicu kelangkaan dan antrean panjang kendaraan bermotor.

"Pemerintah daerah akan menggelar rapat koordinasi dengan instansi terkait, terutama aparat kepolisian untuk mengusut pihak-pihak yang memanfaatkan minyak di SPBU untuk dijual eceran," katanya usai inspeksi mendadak di sejumlah kios premium di Tanjung Balai Karimun, Senin.

Nurdin mengakui telah menemukan pihak-pihak menjual premium tanpa izin yang diduga dilansir dari SPBU Jalan Poros Tanjung Balai Karimun.

"Ada pihak-pihak yang tidak berhak menjual minyak namun memiliki kios dengan harga jual yang lumayan menggiurkan. Hal-hal seperti ini harus kita hentikan sehingga persoalan kelangkaan dan antrean panjang tidak terjadi lagi," katanya.

Dia juga meminta PT Ology Karimun Bumi Sukses (OKBS) selaku pengelola SPBU Jalan Poros untuk mengawasi pengendara yang mengisi premium berulang-ulang yang diduga dijual di kios-kios eceran.

"Saya sudah panggil manajemen OKBS agar mengawasi secara ketat kendaraan yang antre agar tidak disusupi oleh para pelansir. Saya juga meminta agar persediaan BBM ditambah sehingga persediaan tidak putus yang memicu kelangkaan dan antrean panjang kendaraan," tambahnya.

Selain di SPBU, lanjut dia, pengawasan juga akan dilakukan pada agen premium minyak solar (AMPS) sebagai penyalur BBM untuk pangkalan dan pengecer.

"Kemarin, seorang anggota dewan juga menyampaikan kelangkaan BBM juga terjadi di Pulau Kundur dan meminta agar aparat kepolisian menindak para penimbun BBM," katanya.

Penyelesaian krisis BBM, tambah Nurdin Basirun, membutuhkan penanganan yang komprehensif dengan melibatkan semua pihak yang terkait.

"Pertambahan kendaraan yang cukup tinggi juga menjadi penyebab kelangkaan. Karena itu, pemerintah daerah akan menggelar rapat secara intensif, mari sama-sama kita carikan solusinya," tambahnya.

Sementara itu, Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Kabupaten Karimun Arnadi Supaat mengakui pengerahan Satpol PP untuk mencegah pelansir BBM di SPBU Jalan Poros belum optimal.

"Kami akui pengawasan belum optimal karena pencatatan kendaraan dilakukan secara manual. Kita tidak bisa melaporkan sesuatu yang tidak cukup bukti. Inilah yang dihadapi sehingga belum efektif," katanya.

Kerahkan Satpol PP

Dalam inspeksi di kios-kios BBM, Bupati Karimun Nurdin Basirun juga mengerahkan Satpol-PP untuk mengawasi pembeli menggunakan jeriken pada salah satu pangkalan BBM di Jalan A Yani Tanjung Balai Karimun.

Sebanyak dua orang Pol PP ditugaskan untuk mencegah pembeli menggunakan jeriken karena pemilik pangkalan mengaku diancam dan dipukul.

"Nanti kami juga minta polisi untuk mengawasi pembeli yang menggunakan jeriken," kata Nurdin.

Ancaman pemukulan, menurut Nurdin sudah mengarah pada tindakan anarkis dan meresahkan para pemilik pangkalan BBM

"Pembelian premium tidak boleh pakai jeriken, melainkan khusus untuk kendaraan," katanya.

Pembelian BBM dengan jeriken, lanjut Bupati dapat memicu kelangkaan karena kuota BBM sudah ditetapkan oleh Pertamina.

"Apalagi untuk ditimbun. Kami minta pangkalan BBM tidak melayaninya," tegasnya. (Antara)

Editor: Miskudin Taufik