Wamen Veronica Tan: Penanganan TPPO harus dari hulu sebelum PMI berangkat

Batam (ANTARA) - Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Veronica Tan menyebut penyelesaian persoalan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) harus dimulai dari hulu, dengan memperkuat pemberdayaan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) sebelum mereka berangkat.

“Kita harus cari tahu apa yang menyebabkan TPPO. Awalnya mereka hanya ingin mencari pekerjaan, namun masuk lewat sistem non-prosedural. Akhirnya tidak ada perlindungan, tidak tahu asosiasi itu tersertifikasi atau tidak, pemberi kerjanya siapa. Ini bottleneck yang harus kita pecahkan,” ujar Wamen PPPA Veronica Tan saat membuka kampanye 24 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (HAKTPA) oleh Jaringan Safe Migran Peduli Perempuan dan Anak di Batam, Kepulauan Riau (Kepri), Jumat.

Wamen Veronica menjelaskan Kementerian PPPA fokus pada pemberdayaan calon pekerja melalui kerja sama dengan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Balai Latihan Kerja (BLK), dan pemerintah daerah.

Baca juga: Pemkab Natuna salurkan TV pintar ke sekolah di perbatasan

Persiapan yang dilakukan meliputi imigrasi, Medical Check-Up (MCU), psikotes, hingga peningkatan kapasitas pekerja.

“Kami harap ini menjadi pemecahan masalah. Gugus tugas di perbatasan harus menjadi garda terdepan menyeleksi asosiasi dan lembaga pelatihan,” kata Veronica Tan.

Ia juga menyoroti tingginya angka kekerasan berdasarkan data Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR) dari tahun 2024 yang menunjukkan bahwa 1 dari 2 anak mengalami kekerasan, serta 1 dari 4 perempuan pernah menjadi korban.

“Faktor edukasi dalam keluarga dan faktor ekonomi masih menjadi faktor dominan yang mendorong kerentanan terhadap perempuan dan anak. Saat ekonomi sulit, anak laki-laki disuruh bekerja, anak perempuan dinikahkan. Ekonomi daerah harus ditumbuhkan,” kata Wamen Veronica Tan.

Baca juga: Bapanas tugaskan bulog alokasikan 4.000 ton beras premium di Provinsi Kepri

Mulai tahun depan, kata dia, Kementerian PPPA menyiapkan program kebun komunitas ketahanan keluarga sebagai dukungan ekonomi bagi kelompok rentan di daerah.

“Tujuannya adalah membangun kembali potensi ekonomi keluarga di daerah, menumbuhkan ekonomi lokal,” ujar Wamen Veronica Tan.

Kampanye HAKTPA yang berlangsung 25 November-18 Desember ini bertepatan dengan Hari Migran Internasional.

Jaringan Safe Migran Kepri yang beranggotakan 15 lembaga mencatat 206 korban kekerasan pada tahun 2023 dan 209 korban pada tahun 2024, seluruhnya telah didampingi jaringan tersebut.

Baca juga:
Pemkab Natuna salurkan bantuan beras untuk 119 keluarga di pulau terluar

DPRD Batam dorong penguatan peran organisasi pendamping anggota dewan