Legislator PKS Duga Pelaksanaan Kurikulum Tidak Transparan

Rabu, 3 April 2013 19:30 WIB

Tanjungpinang (Antara Kepri) - Anggota Komisi X DPR RI Herlini Amran menduga proyek kurikulum tidak dilaksanakan secara transparan sehingga publik tidak mengetahui perkembangannya.

Sudah banyak pihak mempertanyakan hasil penelitian kurikulum, sekolah rintisan kurikulum, model kurikulum, dan bahan kebijakan kurikulum yang dibiayai anggaran tersebut. Tapi nyatanya berjalan begitu saja, tanpa terdokumentasi sebagai landasan penyusunan kurikulum baru yang dikomunikasikan kepada publik, kata Herlini yang berasal dari daerah pemilihan Kepulauan Riau, Rabu.

Herlini sendari mendukung keinginan masyarakat pendidikan yang sudah lama menuntut evaluasi komprehensif Kurikulum KTSP 2006, mensinyalir terjadi loncatan-loncatan proses yang tidak pernah diketahui publik. Seperti bagaimana pelaksanaan program penyempurnaan kurikulum, sistem pembelajaran, dan perbukuan yang memang menelan ratusan miliar rupiah dari APBN 2012.

Hal krusial yang disorot adalah rencana pengadaan buku sekitar 72,8 juta eksemplar seharga Rp1,2 triliun yang diklaim setiap tahun dilakukan dengan atau tanpa ada kurikulum baru. Jika memang itu anggaran melekat Kemdikbud, lanjutnya, tentu sudah ada gambaran sebelumnya.

"Berapa eksemplar realisasinya? Yang diketahui publik hanya program buku elektronik sejak lima tahun terakhir, bukan buku siswa maupun buku babon dengan anggaran fantastis. Sehingga wajar dianggap pemborosan, karena memang terjadi loncatan kebijakan perbukuan," ungkapnya yang dihubungi dari Tanjungpinang.

Herlini juga mengkritik compang-camping kebijakan perbukuan nasional. Belum lagi rahasia umum yang masih membekas terkait kurikulum baru tidak lebih dari ajang proyek buku.

"Kita lihat 2 Mei ini, berapa eksamplar posisi akhir buku penunjang Kurikulum 2013 yang dibutuhkan, dan siapa saja pemegang tendernya nanti," ujarnya.

Ia juga menanggapi ganjil penyataan Mendikbud jelang Rapat Kabinet terbatas Bidang Pendidikan dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kemarin siang. Menurutnya, tidak sepatutnya Mendikbud menyatakan anggaran terkait pengadaan buku dan pelatihan guru sudah disetujui DPR (02/04).

Padahal, pembahasan konstruksi Kurikulum 2013 dan anggarannya masih berjalan, setidaknya hingga Rapat Kerja Komisi X, 10 April 2012.

"Terasa ganjil, ketika Pak Menteri berkata ada atau tidak kurikulum baru, proyek pengadaan buku dan pelatihan guru jalan terus. Jika benar itu program rutin Kemdikbud yang tidak perlu dipermasalahkan lagi, mestinya Desember 2012 pun Kemdikbud punya laporan realiasi program dan evaluasi kurikulum sebelumnya," ungkap Herlini.

Legislator perempuan asal PKS tersebut juga mempertanyakan efektivitas pelatihan guru yang dianggarkan Rp 1,09 triliun, dan lagi-lagi program ini pun diklaim dilakukan tahun-tahun sebelumnya. Jika sebagian kelompok masyarakat menghubung-hubungkan dengan kepentingan 2014, diharapkan jawaban Kemdikbud di lapangan, berupa transparansi dan akuntabilitas pelaksanaanya.

Contohnya rencana Bimtek/Diklat Kurikulum 2013, ada sekitar 690 ribu guru dan kepala sekolah se-Indonesia yang dibidik sebagai pesertanya dengan rencana bantuan dana sekira Rp500 ribu/peserta. Belum lagi biaya operasional penyelenggaraanya yang bervariasi nominalnya.

"Bahkan pelatihan ini akan berlanjut hingga 2014, jadi wajar jika muncul sikap masyarakat minta diawasi KPK. Apalagi tadi saya bilang, tidak ada laporan pelatihan guru terkait kurikulum yang rame-rame seperti ini," ujar Herlini.

Ia menyarankan Kemdikbud untuk ke depan nya harus lebih arif menanggapi sikap kelompok masyarakat yang meminta uji publik lanjutan terkait desain final kurikulum 2013. "Jangan anggap mereka bukan pemain inti, karena mereka pun peduli masa depan pendidikan anak bangsa. Apalagi tuntutan mereka realistis, mengingat laporan uji publik yang dipersentasikan kepada Komisi X sebelumnya pun tidak memuaskan," kata Herlini. (Antara)

Editor: Rusdianto