Buruh Batam Minta Pemerintah Efisienkan Pengeluaran Dinas

Jumat, 21 Juni 2013 15:20 WIB

Batam (Antara Kepri) - Buruh di Kota Batam dalam unjuk rasa yang menngakibatkan dua orang luka-luka, Jumat meminta pemerintah pusat mengefisienkan pengeluaran dinas yang tidak diperlukan misalnya studi banding daripada menaikkan harga BBM bersubsidi.

"Pemerintah tidak usah menaikkan BBM bersubsidi. Pemerintah cukup mengefisiensikan pengeluaran untuk studi banding atau perjalanan dinas keluar negeri yang tidak perlu," kata Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Batam, Yoni Mulyo Widodo di Batam, Jumat.

Demo itu ricuh dan mengakibatkan satu orang buruh terluka pada bagian wajah. Sementara dari pihak kepolisian satu orang juga mengalami luka pada bagian tangan.

Menurut Yoni, pemerintah bisa memaksimalkan pajak di luar cukai tembakau yang selama ini belum maksimal untuk menutupi subsidi BBM bagi masyarakat.

"Kenaikan BBM akan membuat pekerja semakin susah. Ada cara lain untuk memaksimalkan pemasukan menutupi subsidi BBM," kata Yoni.

Ketua Garda Metal FSPMI Kota Bata, Suprapto saat unjuk rasa di halaman DPRD Kota Batam menuntut jika BBM jadi naik maka UMK Batam pada 2014 harus naik 50 persen dari upah 2013 sebesar Rp2,04 juta.

"Kalau BBM jadi naik maka UMK Batam untuk 2014 harus di atas Rp3 juta. Nilai tersebut sepadan dengan kenaikan harga BBM," kata dia.

Unjuk rasa itu ricuh setelah massa hanya ditemui oleh tiga perwakilan DPRD Kota Batam.

Buruh sempat masuk ke DPRD Kota Batam untuk mencari keberadaan anggota dewan di ruangan masing-masing. Namun buruh kembali kecewa setelah tidak menemukan anggota DPRD lain.

Dua orang yang luka mendapat penanganan dari petugas medis DPRD Kota Batam, dan diperbolehkan pulang karena dinilai tidak parah. (Antara)

Editor: Rusdianto