BP Batam Ajukan Anggaran 2014 Rp1,268 T

Kamis, 19 September 2013 19:17 WIB

Batam (Antara Kepri) - Badan Pengusahaan Batam mengajukan anggaran Rp1,268 triliun untuk 2014 kepada pemerintah pusat yang di antaranya akan digunakan untuk membangun berbagai fasilitas penunjang kawasan bebas seperti pelabuhan dan waduk air bersih.

"Saat ini pengajuan tersebut tengah dibahas di Komisi VI DPR RI. Sejumlah anggota DPR RI juga barusaja meninjau beberapa fasilitas di Batam yang direncanakan akan dikembangkan pada 2014," kata Direktur Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Humas BP Batam Dwi Djoko Wiwoho di Batam, Kamis.

Beberapa fasilitas di Batam yang ditinjau Komisi VI pada Kamis siang di antaranya Pelabuhan CPO Kabil, Kawasan Industri Batamindo, Hanggar Lion Air, Pelabuhan Batuampar, Pelabuhan Sekupang, dan DAM tembesi.

"Fasilitas-fasilitas tersebut yang pada 2014 akan menelan anggaran cukup besar. Jadi Komisi VI meninjau untuk memastikan kebenaran data yang diajukan," kata dia.

Djoko berharap, Komisi VI DPR RI akan menyetujui pengajauan anggaran tersebut agar pembangunan fasilitas FTZ di Batam pada 2014 bisa berjalan.

Dalam laman resmi DPR RI (www.dpr.go.id) diberitakan telah dilakukan rapat dengar pendapat pada Senin (9/9) antara BP Batam dengan Komisi VI membahas pengajuan anggaran.

Rapat juga menghadirkan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan (BPK) Sabang yang mengajukan anggaran untuk BPK Sabang sebesar Rp392,2 miliar.

Rapat dipimpin Ketua Komisi VI DPR Airlangga Hartarto (F-PG). Kedua lembaga ini masing-masing memaparkan detail usulan anggaran di hadapan rapat Komisi VI untuk menjadi usulan dalam RAPBN 2014 yang akan dibahas Badan Anggaran DPR RI.

Kepala BP Batam, Mustofa Widjaja menjelaskan, kegiatan yang akan dilakukan BP Batam antara lain pengelolaan dan penyelenggaraan pelabuhan laut, yaitu berupa pembangunan dermaga utara Pelabuhan Batuampar yang pekerjaan menggunakan kontrak jamak tahun terakhir.

Kegiatan lainnya adalah pengelolaan dan penyelenggaraan air dan lingkungan hidup. Selain itu, ada pula kegiatan pengelolaan dan penyelenggaraan tranportasi darat.

Sementara itu, Kepala BPK Sabang Fauzi Husin menjelaskan pihaknya tidak mengajukan anggaran tambahan apapun dalam rapat dengan Komisi VI tersebut. (Antara)

Editor: Rusdianto