Legislator: Pemkot Batam Harus Tempatkan Pekerja Bersertifikat

Batam (Antara Kepri) - Ketua Komisi IV DPRD Kota Batam Kepulauan Riau Riky Indrakari menyatakan pemerintah kota harus melakukan penempatan kerja kepada warga yang memperoleh sertifikasi keahlian tertentu dari pelatihan yang dibiayai pemerintah.

"Lulusan Balai Latihan Kerja juga menjadi tanggung jawab pemerintah," kata Riky di Batam, Minggu.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Batam, pemerintah memiliki tiga kewajiban, yaitu mengadakan pelatihan, menambah jumlah Balai Latihan Kerja dan menempatkannya.

Jadi, pekerja yang sudah diberikan pelatihan dan disertifikasi harus diberikan wadah untuk menerapkan ilmunya, agar bermanfaat bagi pengembangan industri.

"Dilatih, disertifikasi, magang dan penempatan. Karenanya ada Kepala Bidang Penempatan Kerja di Dinas Tenaga Kerja," kata dia.

Penempatan kerja bisa dilakukan dengan bekerja sama dengan banyak perusahaan yang ada di kota itu.

Menurut dia jika pemerintah hanya melatih dan menyertifikasi pekerja saja tanpa menempatkannya maka akan menjadi percuma. Karena ilmu yang didapat bisa terlupakan bila tidak diterapkan.

Apalagi, tujuan akhir dari program itu adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Agar masyarakat bisa menambah keahlian yang bisa digunakan untuk bekerja menghasilkan pendapatan.

"Karena gaji yang terlatih dan tersertifikasi itu lebih tinggi," kata Riky.

Pada tahun 2015, pemerintah dan DPRD menganggarkan pemberian pelatihan dan sertifikasi kepada 1.000 orang pekerja.

Ada empat pelatihan kompetensi dasar yang diberikan yaitu mekantronik, welding, jaringan komputer dan permesinan.

Pada pelatihan dan sertifikasi mekantronik, pemerintah menggandeng LSP internasional, yaitu Festo German. Sedangkan pelatihan welding menggunakan BLK yang ada di Batam.

"Dan untuk welding, ada di Disdik dan Dinsos. Yang dilatih anak jalanan, orang putus jalanan," kata dia.

Pada tahun ini, pelatihan dan sertifikasi yang diberikan belum dilengkapi dengan penempatan kerja. Namun, Riky berharap mulai tahun depan, pemerintah sudah mulai mempatkan pekerja.

"Tahun depan, dianggarkan pelatihan dan sertifikasi untuk 4.000 orang pekerja," kata dia.(Antara)