Bupati Diminta Tegur SKPD Berkegiatan di Hotel

Jumat, 11 November 2016 08:45 WIB

Aparat hukum juga kami harapkan memantau kemungkinan adanya tumpang tindih anggaran dalam satu kegiatan yang digelar bersama-sama, antara pemerintah kabupaten dengan provinsi atau pusat

Karimun (Antara Kepri) - Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat "Kiprah" John Syahputera meminta Bupati Karimun Aunur Rafiq menegur pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang menyelenggarakan kegiatannya dengan menggunakan fasilitas hotel.

"Bupati harus menegur dan melarang dengan tegas karena kegiatan di hotel sebuah pemborosan, padahal bupati selalu menyebut defisit anggaran," kata dia di Tanjung Balai Karimun, Jumat.

John Syahputera mengatakan, berdasarkan pengamatannya sejak awal November, sejumlah SKPD menggelar acara di beberapa hotel Tanjung Balai Karimun.

Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di hotel, menurut dia, tidak mendukung upaya pemerintah untuk mewujudkan penghematan anggaran, apalagi pemerintah daerah sejak dua tahun lalu sudah ada larangan bagi SKPD menyelenggarakan kegiatan di hotel.

"Kami menilai larangan itu tidak diindahkan, dan sudah seharusnya bupati memberikan teguran kepada pimpinan SKPD yang masih menggunakan fasilitas pertemuan di hotel untuk melaksanakan kegiatannya," katanya.

Menurut dia, Pemkab Karimun memiliki ruang serbaguna atau gedung pertemuan semisal Gedung Nasional yang bisa dimanfaatkan oleh SKPD untuk menyelenggarakan kegiatan seperti pelatihan, atau bimbingan teknis sebagai bentuk efisiensi anggaran.

Penggunaan fasilitas hotel sebagai tempat kegiatan, kata dia lagi, rawan terjadi penyalagunaan anggaran, karena tidak tertutup kemungkinan adanya "konspirasi" antara penyelenggara dengan pihak hotel untuk "memainkan" biaya sewa tempat dan fasilitas yang dibutuhkan.

Untuk itu, dia juga meminta aparat penegak hukum meningkatkan pengawasan terhadap kegiatan SKPD menggunakan fasilitas hotel.

"Aparat hukum juga kami harapkan memantau kemungkinan adanya tumpang tindih anggaran dalam satu kegiatan yang digelar bersama-sama, antara pemerintah kabupaten dengan provinsi atau pusat," ujarnya.

Lebih lanjut dia juga menyorot kegiatan pemerintah pusat atau provinsi di Karimun yang juga menggunakan fasilitas. Seharusnya pemerintah pusat maupun provinsi memberikan contoh yang baik dalam menghemat anggaran, dengan memilih fasilitas pemerintah sebagai tempat pelaksanaan kegiatan.

Berdasarkan pantauannya, sejak awal November, sejumlah SKPD menyelenggarakan kegiatan di hotel, seperti Dinas Kesehatan bersama Kementerian Kesehatan di Hotel Aston, Dinas Pendidikan Karimun dengan dua kegiatan masing-masing di Hotel Alishan dan Hotel Balai View, Bagian Kesra Setkab Karimun juga di Hotel Balai View, Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu menyelenggarakan kegiatan di Hotel Aston dan Dinas Tenaga Kerja di Hotel Aston dan Alishan.

Editor: A Jo Seng Bie