Legislator: Kabupaten Lingga Semakin Terpuruk

Selasa, 3 Oktober 2017 01:16 WIB

Pendapatan asli daerah hanya sekitar Rp20 miliar, sedangkan APBD Lingga tahun 2017 mencapai Rp700 miliar. Artinya, anggaran daerah masih bergantung pada pusat, belum stabil

Tanjungpinang (Antara Kepri) - Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau semakin terpuruk, karena daya beli lemah, pendapatan asli daerah kecil, dan tidak ada investasi, kata anggota Fraksi Golkar DPRD setempat, Kamarudin Ali.

"Pendapatan asli daerah hanya sekitar Rp20 miliar, sedangkan APBD Lingga tahun 2017 mencapai Rp700 miliar. Artinya, anggaran daerah masih bergantung pada pusat, belum stabil," katanya, yang juga Wakil Ketua DPRD Lingga, di Tanjungpinang, Senin.

Kamarudin menjelaskan sektor perekonomian di Lingga lambat berkembang, diperberat lagi dengan permasalahan lapangan pekerjaan yang terbatas. Namun ia menolak jika hal tersebut semata-mata kesalahan Pemkab Lingga.

Potensi yang dimiliki Lingga seperti bahan baku pertambangan tidak dapat dikelola lantaran terbentur Perda Rancangan Tata Ruang Wilayah Kepri.

Beberapa tahun lalu, ia mengklaim Lingga mendapatkan pendapatan asli daerah yang cukup besar dari sektor pertambangan. Di Lingga terdapat timah, bauksit, pasir darat, dan pasir laut. Bahkan di Lingga juga ada potensi minyak, yang dapat ditambang.

Namun pertambangan tidak dapat dilakukan oleh investor sampai saat ini karena Lingga berdasarkan perda tersebut tidak termasuk daerah pertambangan. Padahal Lingga dapat tumbuh lebih baik jika sektor pertambangan berkembang pesat, karena membuka lapangan pekerjaan.

"Mulai dari perencanaan hingga pengesahan Perda RTRW Kepri kemungkinan tidak melibatkan Pemkab Lingga. Lingga seolah-olah dizalimi pemerintah dan DPRD Kepri," katanya.

Ia mendorong Bupati Lingga Alias Wello agar duduk bersama dengan DPRD Kepri untuk membahas persoalan itu. Sebaiknya, perda itu dibatalkan untuk kepentingan masyarakat Lingga.

"Harus dikaji kembali, disesuaikan dengan potensi yang dimiliki daerah. Kalau tidak, kondisi Lingga selama lima tahun ini tidak akan berubah," ujarnya.

Kamarudin mengatakan terlepas dari permasalahan itu, Pemkab Lingga harus bekerja keras, mengelola potensi yang dimiliki daerah ini sehingga menguntungkan bagi masyarakat dan daerah. Pemerintah sebaiknya tidak hanya pengembangkan sektor pertanian, melainkan fokus meningkatkan produktivitas nelayan.

Pengembangan sektor perikanan selama ini juga tidak maksimal. Seharusnya, pemerintah memberi bantuan kepada nelayan budidaya ikan untuk mengembangkan usahanya. Kemudian membina dan mengawasi nelayan tersebut sehingga hasil yang diperoleh senantiasa meningkat.

"Sektor pariwisata juga perlu diperhatikan, mengingat Lingga memiliki pulau-pulau dan pantai yang indah," katanya. (Antara)

Editor: Rusdianto