Pembangunan Malarko Karimun dilanjutkan

id malarko karimun,bupati karimun aunur rafiq,pelabuhan malarko

Bupati Karimun Aunur Rafiq (Antaranews Kepri/Nursali)

Yang bangun juga nanti pemerintah pusat, lahannya disiapkan oleh pemda
Karimun (Antaranews Kepri) - Bupati Karimun, Kepulauan Riau, Aunur Rafiq mengatakan pembangunan Pelabuhan Malarko dilanjutkan dengan anggaran dari pemerintah pusat sebesar Rp50 miliar.

"Pelabuhan Malarko sedang dilanjutkan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan," kata Aunur Rafiq menanggapi Antara di Tanjung Balai Karimun, Kamis.

Rafiq mengatakan, anggaran tersebut melalui Kementerian Perhubungan sekaligus untuk mengerjakan pembangunan pelabuhan tersebut.

"Kalau pembebasan lahannya sudah tidak ada masalah lagi, bahkan tahun ini BP Kawasan akan membangun jalan aspal menuju ke sana," katanya.

Pembangunan jalan tersebut menelan anggaran sebesar Rp10 miliar. Sedangkan untuk kawasan perkantoran, pemerintah daerah hanya menyediakan lahan untuk bangunan-bangunan tersebut, mulai dari perkantoran, lahan parkir, gudang dan lain sebagainya.

"Yang bangun juga nanti pemerintah pusat, lahannya disiapkan oleh pemda," katanya.

Ia menjelaskan, anggaran Rp50 miliar tersebut hanya diperuntukkan untuk pembangunan Pelabuhan Malarko saja. Sedangkan untuk pengaspalan jalan menuju lokasi pelabuhan yang dilaksanakan oleh BP Kawasan dengan menggunakan anggaran dari pemerintah pusat.

"Dua tahap dalam tahun 2018 dan 2019 untuk pengaspalan jalan, dan Rp50 miliar itu hanya pelabuhan saja. Untuk lebih jelasnya tanyakan kepada KSOP, karena itu tanggung jawab KSOP bukan pemda," katanya.

Lanjutan dari pembangunan pelabuhan tersebut, kata Rafiq, merupakan hasil dari penghitungan kembali yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan beberapa waktu lalu.

Sebelumnya, Aunur Rafiq mengatakan anggaran untuk melanjutkan pembangunan Pelabuhan Peti Kemas Malarko di Desa Pongkar, Kecamatan Tebing, dihitung ulang.

"Malarko sedang dikaji ulang. Malarko sedang dilakukan penghitungan kembali. Kemarin tim dari Kementerian Perhubungan sudah turun," katanya

Menurut Aunur Rafiq, berdasarkan penghitungan kembali tim Kementerian Perhubungan, biaya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pelabuhan tersebut tidak sampai Rp250 miliar melainkan hanya Rp125 miliar.

"Ternyata mereka bisa ngitung Rp130 miliar (Rp125 miliar-red) sudah cukup selesai," katanya.

Sementara itu, Kantor Kesyahbadaran Otoritas Pelabuhanan (KSOP) Tanjung Balai Karimun yang dikonfirmasi belum dapat memberikan keterangan resminya.

"Kepala lagi kosong, untuk sementara plt saja, beliau pasti tidak mau untuk menjawabnya," kata petugas KSOP. 

Editor: Rusdianto
Pewarta :
Editor:
COPYRIGHT © ANTARA 2018

Komentar