BKD: Karimun krisis PNS

Selasa, 20 Februari 2018 21:46 WIB

Ilustrasi: Bupati Karimun Aunur Rafiq menyerahkan SK pegawai honor beberapa waktu lalu. (Antaranews Kepri/Nursali/)

Jadi bukan tenaga PNS yang ditempatkan sebagai staf biasa, namun mengisi jabatan yang membutuhkan tenaga PNS

Karimun (Antaranews Kepri) - Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, Sudarmadi mengatakan pemerintah daerah krisis pegawai negeri sipil (PNS).

"Kabupaten Karimun krisis pegawai negeri. Terakhir penerimaan CPNS pada tahun 2008, sehingga banyak tenaga PNS yang dibutuhkan untuk menjalankan roda pemerintahan kabupaten," kata Sudarmadi saat ditemui di Komplek Perkantoran Pemkab Karimun, Selasa.

Sudarmadi mengatakan pemerintah daerah masih membutuhkan sebanyak 3.932 orang PNS untuk menjalankan roda pemerintahan kabupaten hingga kelurahan dan desa.

Tenaga PNS ini akan ditempatkan pada formasi yang telah ditentukan di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), kantor camat, lurah dan desa.

"Jadi bukan tenaga PNS yang ditempatkan sebagai staf biasa, namun mengisi jabatan yang membutuhkan tenaga PNS," katanya.

Kebutuhan PNS sebanyak itu, ujarnya, merupakan hasil perhitungan formasi di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lalu dengan perkiraan kekurangan PNS tiap-tiap OPD hingga kantor desa mencapai 15 persen dari tenaga PNS sebagaimana mestinya.

"Jabatan kasi di kelurahan dan desa masih banyak yang kosong, rata-rata mencapai 15 persen," katanya.

Formasi-formasi yang dimaksud katanya selama ini dikerjakan oleh ASN yang memiliki kemampuan terhadap tugas tersebut, namun tidak memiliki tanggung jawab secara formasi struktur organisasi.

"Hanya dikerjakan ?oleh staf. Namun secara formasi, jabatan tersebut kosong. Secara pelaksanaan tidak masalah, karena tugas dapat diselesaikan, namun secara formasi yang jadi masalah," katanya.

Sehingga ?pemerintah daerah sangat membutuhkan penambahan kuota PNS. Ia memperkirakan kekurangan tenaga PNS bertambah mencapai 700 orang lebih setiap tahunnya.

"Tiap tahun `kan banyak yang pensiun, sementara penambahan PNS tidak ada. Ini terjadi sejak 2008 lalu," katanya.

Oleh sebab itu, pemerintah daerah sangat mengharapkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk membuka kran CPNS di wilayah Pemerintahan Kabupaten Karimun.

"Kita sangat berharap besar, Menpan-RB mengabulkan permohonan kita, sebab kita sudah sangat krisis sekali tenaga PNS ini," katanya.Baca juga: Karimun Kekurangan Pegawai Medis dan Guru

Editor: Rusdianto

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.