Rapat paripurna hasil reses dihadiri 17 orang

id reses,dprd,kepri,hadir,jumaga,nadeak

Rapat paripurna hasil reses dihadiri 17 orang

Ilustrasi: Anggota DPRD Kepri mengikuti rapat paripurna laporan hasil reses beberapa waktu lalu. (foto: Humas DPRD Kepri) (/)

Tanjungpinang (Antaranews Kepri) - Rapat paripurna laporan hasil reses anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau hanya dihadiri 17 dari 42 orang anggota  legislatif.

Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak yang memimpin rapat paripurna di Kantor DPRD Kepri, Senin, sempat menunda rapat tersebut karena anggota legislatif yang hadir tidak memenuhi kuorum. Namun setelah ditunda, jumlah anggota DPRD Kepri yang hadir hanya bertambah dari 16 orang menjadi 17 orang.

"(Angggota DPRD Kepri) yang hadir tidak mencapai setengah. Apakah kita tunda atau kita lanjutkan?" katanya.

Anggota DPRD Kepri yang hadir kemudian sepakat untuk melanjutkan rapat paripurna tersebut. Jumaga pun kemudian melanjutkan rapat paripurna karena hanya bersifat laporan hasil reses. 

Ia mengabsen koordinator setiap daerah pemilihan. Dari tujuh daerah pemilihan di Kepri, anggota legislatif dari daerah pemilihan tiga (Karimun) dan daerah pemilihan tujuh (Natuna-Anambas) tidak hadir. 
   
Laporan reses anggota DPRD Kepri daerah pemilihan tiga dan tujuh diterima pimpinan DPRD Kepri dan Wakil Gubernur Kepri Isdianto, meski tidak dibaca.
     
Anggota DPRD Kepri dari daerah pemilihan lainnya juga tidak membacakan secara terperinci hasil resesnya. Mereka hanya membaca kebutuhan masyarakat secara umum, yang perlu diperhatikan pemerintah.
   
Juru bicara anggota legislatif daerah pemilihan satu (Tanjungpinang), Syarapuddin Aluan, mengatakan, Tanjungpinang membutuhkan akses jalan, penerangan di perkampungan dan penanganan persoalan banjir.
     
Sementara juru bicara dapil dua (Bintan-Lingga) Hanafi Ekra mengatakan masyarakat Kabupaten Lingga membutuhkan sarana transportasi, dan akses jalan provinsi yang sampai sekarang tidak bisa digunakan lantaran belum diaspal.
     
Sementara juru bicara dapil empat, Asmin Patros, mengatakan, Pemprov Kepri dan Pemkot Batam harus bersinergi mengurai persoalan kemacetan lalu lintas, serta menyelesaikan permasalahan banjir, aksi kriminal yang meningkat, legalitas lahan dan alih fungsi lahan.
   
Sementara dapil lima dengan juru bicara Samadin Sinaga mengatakan persoalan banjir dan kemacetan lalu lintas masih menghantui masyarakat.
     
"Perlu peningkatan pendapatan masyarakat," ucapnya.

Komentar

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE