Fraksi PKS kembali gaungkan hak angket tambang bauksit

Tanjungpinang (ANTARA) - Fraksi Keadilan Sejahtera DPRD Provinsi Kepulauan Riau kembali menggaungkan pengajuan hak angket terkait permasalahan tambang bauksit dan timah yang terjadi di Bintan dan Karimun.

Ketua Fraksi Keadilan Sejahtera DPRD Kepri Ing Iskandarsyah, di Tanjungpinang, Senin (20/5), mengatakan, pengajuan hak angket sempat tertunda sekitar sepekan lantaran seluruh anggota legislatif masih disibukkan dengan urusan pemilu.

"Sekarang e, kita jadikan sebagai evaluasi diri, dan Pemerintah Kepri," ujarnya.

Iskandarsyah mengatakan kasus pertambangan bauksit di Bintan harus segera dituntaskan, apalagi sudah merusak hutan, lingkungan dan cagar budaya. Hak angket sebagai jalan tengah untuk mengungkap kasus itu melalui upaya penyelidikan.

Dalam penyelidikan ini akan terungkap merugikan negara akibat pertambangan bauksit yang tidak memberi kontribusi pada pendapatan daerah.

Hasil penyelidikan tersebut diharapkan dapat menjawab seluruh kasus pertambangan yang sempat heboh beberapa bulan lalu.

"Kami berharap KLHK juga menuntaskan hasil penyelidikannya sampai ke akar-akarnya. Dan berharap KPK mengambil bagian dalam menangani dugaan KKN, apakah itu dalam bentuk perijinan, gratifikasi ataupun kerusakan lingkungan," katanya.

Iskandar menegaskan bahwa dirinya tidak menolak investasi pertambangan, namun harus dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku sehingga menguntungkan pengusaha, negara dan masyarakat.

"Bahkan bahan tambang adalah anugerah Allah yang harus dimanfaatkan untuk masyarakat dan negara. Dan selama ini tambang sangat signifikan mempengaruhi dampak ekonomi dan lapangan kerja," ujarnya.

Baca juga: Aktivitas tambang bauksit di Bintan berhenti (video)

Baca juga: Empat Fraksi DPRD Kepri ajukan hak angket untuk gubernur

Baca juga: Lahan Kampung Gisi Bintan rusak akibat tambang bauksit