Pemprov sebaiknya bina BUMD Kepri

Selasa, 19 November 2019 19:00 WIB

Badan Usaha Pelabuhan Kepri sampai sekarnag belum mengelola Pelabuhan Pelantar II Tanjungpinang. Tampak aktivitas bongkar muat barang di pelabuhan tersebut (Nikolas Panama)

Tanjungpinang (ANTARA) - Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Ing Iskandarsyah, berpendapat pemerintah daerah sebaiknya tidak hanya menyertakan modal usaha pada BUMD, melainkan ikut membina perusahaan plat merah tersebut.

"Sekarang Pemprov Kepri cenderung dituduh sebagai penyebab konflik di internal Direksi Badan Usaha Pelabuhan (BUP), salah satu BUMD setempat," katanya di Tanjungpinang, Selasa.

Tudingan itu disebabkan Pemprov Kepri tidak membina dan memproteksi BUP, bahkan hingga terjadi konflik di internal direksi yang menguras energi yang besar," ujarnya.

Iskandar mengatakan pembinaan dibutuhkan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Konflik itu disebabkan seluruh direksi dilantik oleh Gubernur Kepri. Seharusnya, cukup direktur utama yang dilantik gubernur, sedangkan direktur operasional dan direktur administrasi dilantik oleh direktur utama.

"Direksi itu rata-rata kapten kapal, jadi harus jelas siapa nakhoda dan awak kapal," ujarnya.

Ia berpendapat PT Pelabuhan Kepri yang merupakan bagian dari BUP sulit berkembang lantaram terbentur dengan berbagai urusan administrasi. Contohnya, pengelolaan pelabuhan, yang membutuhkan dukungan administrasi dari Pemprov Kepri.

"Pemerintah Kepri itu tidak cukuo hanya menyertakan modal Rp25 miliar, melainkan harus mengontrolnya, membina, membantu dan mendorong agar BUP Kepri dapat mengelola usaha tertentu yang sudah diproyeksikan," ucapnya, yang diusung Partai Keadilan Sejahtera.

Iskandar mengatakan permasalahan BUP ini harus segera diselesaikan agar berkembang pesat. Usaha BUP semestinya berkembang seiring dengan potensi kelautan yang dimiliki.

"Seperti pelabuhan di Kawasan Ekonomi Khusus, semestinya menjadi peluang yang harus ditangkap. Jika BUP bisa mengelola pelabuhan, tenaga kerja bertambah dan pendapatan daerah meningkat," katanya.

Sebelumnya, Komisaris Utama BUP Kepri Huzrin Hood mengatakan institusi itu sampai sekarang belum belum memberi kontribusi terhadap pendapatan asli daerah.

Kewenangan yang diberikan kepada perusahaan plat merah itu untuk berbisnis tidak dimanfaatkan secara maksimal, salah satunya disebabkan konflik di internal direksi.

"Bahkan saya sampai sekarang tidak menerima laporan kegiatan BUP Kepri, kecuali ketika menyelesaikan konflik internal perusahaan," katanya.

Ketidakcocokan tiga direksi yakni Darmansyah, Rio Onasis, dan Widrasto Dwi Guntoro diduga menjadi salah satu penyebab perusahaan itu tidak berjalan optimal. Pendapatan satu-satunya yang menonjol dari perusahaan itu adalah pengelolaan Kapal Lintas Kepri. PT Pelabuhan Kepri memperoleh pendapatan dari aktivitas kapal dengan rute Tanjungpinang-Lingga.

Huzrin mengklaim kerja sama lanjutan dalam pengelolaan Kapal Lintas Kepri dibangunnya, bukan hasil kerja ketiga direksi itu.

"Gaji mereka dari kegiatan itu," katanya.