Sektor perikanan dorong ekonomi Natuna

Batam (ANTARA) - Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Natuna tumbuh drastis dari 2,3 persen di 2016 menjadi enam persen di 2018, berkat peningkatan sektor perikanan.

"Pertumbuhan ekonomi terus meningkat, sekarang (Januari-Oktober 2019) sudah 5,8 persen. Tahun lalu bahkan sampai 6 persen," kata Bupati Natuna Abdul Hamid Rizal saat ditemui di Kota Batam, Minggu.

Ia menyatakan, dengan berbagai kebijakan pemerintah pusat yang pronelayan, saat ini tidak ada nelayan miskin di Natuna.

Bila dulu pendapatan nelayan di Natuna hanya sekitar Rp4 hingga Rp5 juta per bulan. Maka kini, nelayan bisa mengumpulkan hingga belasan juta rupiah setiap bulan.

"Sekarang, jangan bilang nelayan Natuna miskin. Nelayan Natuna pendapatannya lebih besar dari bupati. Mereka bisa belasan juta sebulan," kata Hamid.

Kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang tegas melarang kapal asing beroperasi di Natuna membuat nelayan leluasa mencari dan mengumpulkan ikan.

Terlebih dengan pendirian Sentra Perikanan Terpadu di sana, harga ikan Natuna bisa lebih tinggi, karena adanya gudang pendingin, yang memastikan ikan dalam kondisi segar.

Sebelum Sentra Perikanan Terpadu berdiri di Natuna, nelayan kesulitan menjual hasil tangkapannya. Karena jaraknya yang jauh, nelayan harus mencapai waktu berhari-hari ke tempat penjualan ikan, sehingga ikan tidak lagi segar.

Kini, nelayan tidak perlu ragu mengambil ikan sebanyak-banyaknya, karena bisa ditampung di gudang pendingin.

"Sekarang ikan diekspor. Ada juga yang diekspor dalam kondisi hidup untuk Hongkong. Itu kapal Hongkong yang datang menjemput," kata dia.

Nelayan juga tidak perlu memilih-milih ikan, karena ikan apa pun laku dijual. Berbeda dengan dulu, pembeli hanya memilih Ikan Napoleon dan Ikan Kerapu.

Harga jual pun meningkat tajam. Harga gurita misalnya, dulu, seekor gurita hanya dihargai Rp5.000. Namun kini, gurita dijual Rp50.000 per kilogram.

"Dan satu gurita itu beratnya bisa dua kilogram," kata dia.

Ia berharap Menteri Kelautan dan Perikanan yang baru dapat melanjutkan kebijakan menteri sebelumnya, yang mampu meningkatkan kesejahteraan nelayan.