Tanjungpinang (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum menyatakan bahwa Pelaksana Tugas Gubernur Kepulauan Riau Isdianto, tidak dapat dicalonkan sebagai wakil gubernur seandainya telah dilantik sebagai gubernur definitif.
Komisioner KPU Kepri Arison, di Tanjungpinang, Rabu, mengatakan berdasarkan UU Nomor 10/2016 tentang Pilkada dan Peraturan KPU RI tentang Pencalonan, gubernur definitif hanya dapat mencalonkan diri sebagai gubernur atau jabatan di atasnya.
"Setahu saya itu yang ada dalam peraturan. Kalau ada tafsir lain, mari sama-sama kita ke DPR untuk mendapatkan penjelasan," ujarnya.
Pernyataan Arison itu sekaligus mengklarifikasi sejumlah isu di tengah masyarakat yang menyebutkan bahwa Isdianto masih dapat mencalonkan diri sebagai wagub, meski sudah dilantik sebagai gubernur definitif. Dalam ketentuan pilkada, tidak ada satu pun pasal yang mengaitkan antara berapa lama Isdianto menjabat sebagai gubernur sehingga dapat dicalonkan sebagai wagub.
"Mau satu bulan atau lebih, atau kurang dari itu, sepanjang sudah menjabat sebagai gubernur, tidak boleh mencalonkan diri sebagai wagub," tegasnya.
Berdasarkan catatan ANTARA, Isdianto diproyeksikan PDIP untuk mendampingi Soerya Respationo, mantan Gubernur Kepri. Kedua politisi itu sudah mendaftar di partai pemenang Pemilu 2019 tersebut beberapa bulan lalu.
Isdianto sendiri menjabat sebagai Plt Gubernur Kepri setelah Nurdin Basirun dinonaktifkan sebagai Gubernur Kepri beberapa saat setelah ditangkap KPK.
Spekulasi terhadap kandidat pilkada dari petahana pun muncul ketika dikaitkan dengan jabatan gubernur definitif yang potensial diperoleh Isdianto jika majelis hakim menetapkan Nurdin bersalah, dan keputusan tersebut berkekuatan hukum tetap.
"Kami juga masih menunggu perkembangan kasus itu," ucapnya.
Sementara wali kota maupun bupati yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah, kata dia tidak perlu berhenti dari jabatannya, melainkan cukup cuti.
"Apakah ada wali kota atau bupati yang mencalonkan diri sebagai gubernur atau wagub, kami belum tahu. Yang pasti, mereka tidak perlu berhenti," katanya.
Berita Terkait
DPRD Kepri saran pusat izinkan daerah kelola sisa bijih bauksit
Jumat, 26 April 2024 7:45 Wib
Gugatan PDI Perjuangan ke PTUN tidak tunda pelantikan Prabowo-Gibran
Jumat, 26 April 2024 6:48 Wib
JCH Embarkasi Batam berangkat gunakan Saudi Airlines
Kamis, 25 April 2024 19:23 Wib
PLN tambah dua unit mesin ke Pulau Serasan-Natuna
Kamis, 25 April 2024 17:09 Wib
Kemenag minta PPIH beri layanan prioritas pada calon haji lansia
Kamis, 25 April 2024 16:57 Wib
Kemenag Kepri layani sebanyak 9.130 calon haji di Asrama Haji Batam
Kamis, 25 April 2024 16:40 Wib
Kementerian ESDM tetapkan 15 situs di Natuna sebagai warisan geologi
Kamis, 25 April 2024 15:26 Wib
KNTI minta pemerintah pusat sikapi serius penahanan nelayan di Malaysia
Kamis, 25 April 2024 14:21 Wib
Komentar