Praktisi Hukum Muhammad Asrun bedah buku hukum acara sengketa Pemilu

id Sangketa pemilu

Praktisi Hukum Muhammad Asrun bedah buku hukum acara sengketa Pemilu

Praktisi hukum Muhammad Asrun berfoto bersama dengan peserta bedah buku Hukum Acara Sengketa Pemilu di Laguna Hotel Tanjungpinang, Kepri, Kamis malam. (ANTARA/HO)

Tanjungpinang (ANTARA) -
Praktisi Hukum Andi Muhammad Nasrun melaksanakan kegiatan bedah buku karya terbarunya, Hukum Acara Sengketa Pemilu Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, di Nite & Day Laguna Hotel, Tanjungpinang, Kepulauan Riau, Kamis.

Kegiatan ini disejalankan dengan diskusi bersama anggota Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Tanjungpinang, Komisioner KPU Provinsi Kepri Widiyono Agung Sulistiyo, dan Ketua Bawaslu Kabupaten Bintan Febriadinata, dengan tema Membedah Praktik Curang Dalam Kontestasi Pilkada, Menanti Pemimpin Pilihan Rakyat.

Dalam penyampaiannya, Andi mengatakan buku tersebut ditulis berdasarkan pengalamannya sebagai pengacara dalam menangani sangketa Pemilu sejak tahun 2006 silam.

"Perkara pertama yang saya tangani itu dari Tanjungpinang atas nama Alias Wello (Bupati Lingga saat ini)," ujarnya.

Melalui buku tersebut, Andi juga mengajak penyelenggara Pemilu untuk mencermati potensi sangketa yang terjadi pada Pilkada Serentak 2020.

Sebagai contoh, katanya, KPU dan Bawaslu perlu mengawasi petahana yang kembali maju di Pilkada Serentak Kepri 2020 supaya tidak melakukan praktik-praktik curang. Misalnya, memakai fasilitas negara untuk berkampanye, seperti rumah dinas dan kendaraan dinas.

Kemudian, menyalahgunakan APBD untuk hibah, bantuan sosial, dan sebagainya, dengan tujuan merebut suara rakyat.

"Selain itu, calon pertahana tidak melakukan mobilisasi birokrasi untuk kepentingan pilkada. Potensi tersebut dapat terjadi lantaran kekuasaan masih melekat pada calon pertahana meski telah berstatus nonaktif dalam jabatannya," tutur Andi.

Komisoner KPU Provinsi Kepri, Widiyono Agung Sulistiyo, mengapreasi buku karya Andi Muhammad Asrun, sebagai salah satu acuan dalam memetakan sekaligus menangani potensi sangketa Pilkada Serentak 2020.

Menurut Agung, salah satu potensi pelanggaran yang lazim terjadi saat Pemilu ialah politik uang atau money politic. 

Apalagi di tengah situasi pandemi COVID-19, praktik politik uang jadi lahan subur bagi para kandidat calon untuk merebut suara rakyat, karena situasi perekonomian masyarakat yang tengah terpuruk dampak wabah.

"Ini jadi pekerjaan berat kita semua, terutama penyelenggara Pemilu dalam hal meminimalisir maraknya politik uang di tengah-tengah masyarakat," tuturnya.

Sementara, Ketua Bawaslu Kabupaten Bintan, Feriadinata, menyatakan, potensi pelanggaran Pemilu yang tak luput dari perhatian ialah berkaitan dengan netralitas ASN terhadap salah satu pasangan calon kepala daerah.

Dia katakan, Bawaslu Bintan sampai sejauh ini sudah menangani tiga perkara keterlibatan ASN dalam tahapan Pilkada di daerah tersebut. Terbaru ialah, seorang pejabat eselon II Pemprov Kepri yang kedapatan menghadiri acara doa bersama dengan salah satu pasangan calon bupati dan wakil bupati, Apri Sujadi dan Robby Kurniawan.

Hasil dari investigasi pihaknya, pejabat berinisial Y tersebut dinyatakan bersalah, dan direkomendasikan untuk dijatuhi sanksi melalui surat rekomendasi yang dikirim ke bupati, gubernur, KASN, Mendagri, dan Bawaslu RI.

"Potensi ASN terlibat Pilkada Serentak 2020 masih cukup tinggi, tugas kami adalah mengawasi dan menginvestigas jika ada temuan baik secara langsung, maupun berdasarkan laporan masyarakat, tapi tentunya tetap mengedepankan aturan yang berlaku," tegasnya.

Ketua AJI Kota Tanjungpinang, Jailani, menyambut baik kegiatan bedah buku dan diskusi yang dimotori oleh Andi Muhammad Asrun dan Partner.

Menurut Jailani, ketika pesta demokrasi berlangsung, katanya, peran media tidak bisa dipisahkan, palagi lagi dalam sisi pengawasan partisipatif pemilu, karena banyak informasi yang diperoleh penyelenggara Pemilu, baik KPU dan Bawaslu juga dari media.

"Tapi perlu diingat, bahwa teman-teman wartawan dari media dalam menyebarkan informasi harus selalu menegakan prinsip-prinsip jurnalistik, yakni disiplin dalam melakukan klarifikasi, verifikasi dan konfirmasi ke narasumber sebelum mepublikasikan berita," ucap Jailani

Pewarta :
Editor: Evi Ratnawati
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Komentar