#HPL

Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau akan menjadi proyek percontohankepemilikan properti asing di Indonesia dan hal itu mendapatkan respons positif dari Badan ...

Warga kampung tua menyatakan sudah bermukim sebelum tahun 1970 sehingga menolak membayar sewa lahan atau uang wajib tahunan otorita (UWTO) yang dipungut Badan Pengusahaan ...

Badan Pertanahan Nasional mengeluarkan kebijakan untuk tetap menerbitkan sertifikat tanah meskipun warga belum membayar uang sewa lahan atau Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO) ...

BP Batam memberikan rekomendasi kepada 700 Penerima Kavling Siap Bangun (KSB) untuk mendapatkan sertifikat Hak Guna Bangunan dalam rangka percepatan pelaksanaan Kegiatan ...

Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Pelabuhan Bebas Batam akan mengevaluasi rumah-rumah yang sudah dilengkapi surat Hak Milik, karena bertentangan dengan ...

Badan Pengusahaan (BP) Batam dan Komando Daerah Militer (Kodam) Bukit Barisan menjalin kerjasama untuk menuntaskan beberapa persoalan terkait permasalahan lahan di ...

Pemerintah Kota Batam Kepulauan Riau meminta Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Pelabuhan Bebas Batam untuk menghentikan alokasi lahan, sampai permasalahan di kawasan ...

Pemerintah Kota Batam Kepulauan Riau menolak Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Kampung Tua dari Badan Pengusahaan Kawasan Batam, karena dinilai merugikan masyarakat yang menempati ...

Ribuan warga Kampung Tua menuntut Badan Pengusahaan Kawasan Batam dibubarkan bila tidak memenuhi tiga tuntutan rakyat yang dibacakan saat perayaan Hari Marwah Kampung Tua di ...

Belum semua lahan di Kampung Tua di Kota Batam dibebaskan dari kewajiban membayar Uang Wajib Tahunan Otorita, kata Gubernur Kepulauan Riau Muhammad Sani di Batam Kepri, ...