Pemerintah Kota Batam Kepulauan Riau mempertimbangkan pembentukan Tim Pengadaan Lahan menginventarisasi jumlah kebutuhan lahan dan mengurus pengalokasian lahan dari Badan ...
Real Estat Indonesia Batam mempertanyakan insentif yang diberikan kepada industri properti dalam pelaksanaan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), setelah Batam bertransformasi dari ...
Panitia Khusus (Pansus) DPRD Provinsi Kepulauan Riau tentang Pengembangan Kota Batam (PKB) menyimpulkan harus ada otoritas tunggal di Kota Batam, agar investasi di kawasan itu ...
ASA pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mendapatkan dana bagi hasil (DBH) migas mendekati Rp1 triliun perlahan-lahan mulai sirna dalam dua tahun terakhir.DBH migas yang dijatahi pusat ke provinsi ...
KETIKA KEKUATAN POLITIK MENYANDERA PEMERINTAHAN Oleh PERTARUNGAN partai-partai politik melalui dua koalisi untuk Pilkada Kepulauan Riau 2015 seharusnya sudah usai, tetapi ...
Penjabat Gubernur Kepulauan Riau Agung Mulyana pamit kepada anggota DPRD, jurnalis dan masyarakat setempat karena masa tugasnya berakhir pada 30 Desember sehubungan ...
Rancangan Peraturan Daerah APBD Kepulauan Riau 2016 disetujui 20 anggota legislatif dari empat fraksi, minus Golkar dan PDIP, melalui kesepakatan bersama."Ini ...
Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau Sirajudin Nur berpendapat, perbuatan 43 anggota legislatif yang tidak menghadiri rapat paripurna persetujuan APBD tahun 2016 dapat ...
Anggota Dewan Perwakilan Daerah RI dari Daerah Pemilihan Kepulauan Riau, Haripinto mendorong DPRD bersama Pemprov Kepri segera mengesahkan APBD Kepri 2016 sebelum tahun ...
Badan Pengusahaan Batam belum memulai pembahasan untuk menentukan pihak pengelola air pascakeluarnya fatwa Mahkamah Konstitusi yang membatalkan UU No 7/2004 tentang Sumber Daya ...