Jakarta (ANTARA) - Pengamat infrastruktur Yayat Supriyatna dari Universitas Trisakti Jakarta menilai Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Serasan di Natuna, Kepulauan Riau, yang sedang dibangun Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) harus menjadi ikon Indonesia di wilayah perbatasan.

"Apakah PLBN itu hanya sekadar simbol? Dia harus menjadi ikon yang mewakili Indonesia, PLBN ini harus menunjukkan posisi bahwa Indonesia sebagai negara maritim betul-betul menjaga wilayah kedaulatan negaranya, khususnya di laut," ujar Yayat saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, kondisi geografis Natuna merupakan kepulauan sehingga harus memiliki semacam front terluar atau PLBN sebagai ikon simbol batas negara Indonesia.

PLBN Serasan yang dibangun oleh Kementerian PUPR adalah penegasan konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merupakan kesatuan antara wilayah daratan dan lautan.

"Ini menunjukkan bahwa di wilayah laut Indonesia hadir, tetap memantau dan mengawasi siapapun orang yang masuk ke wilayah teritorial Indonesia," kata Yayat.

Pengamat itu juga menyarankan agar PLBN Serasan dilengkapi dengan penerangan sehingga dapat terlihat oleh kapal-kapal yang melintas pada malam hari, karena bagaimanapun PLBN Serasan ini akan menjadi titik pertemuan atau meeting point bagi pelintas batas sehingga mereka tahu bahwa PLBN Serasan merupakan penanda wilayah Indonesia.

"Di samping itu kita juga perlu mempersiapkan pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah sekitar PLBN Serasan sehingga menjadi pusat ekonomi baru bagi perdagangan sekaligus promosi produk-produk Indonesia," katanya.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menargetkan pembangunan PLBN Serasan Natuna rampung pada awal 2022.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa pembangunan PLBN tidak hanya sebagai gerbang masuk namun menjadi embrio pusat pertumbuhan ekonomi wilayah yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat perbatasan.

Pembangunan kawasan perbatasan PLBN Terpadu Serasan tidak hanya bangunan pos lintas batas saja, namun juga Kantor Syahbandar untuk mendukung pengawasan transportasi laut.