Tanjungpinang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menjadi pemda terbaik keempat se-Indonesia dalam hal penggunaan produk dalam negeri (PDN) dengan meraih nilai indeks tata kelola pengadaan (ITKP) sebesar 85.0.
"Kepri mendapat predikat 'Baik' terkait penggunaan PDN, berdasarkan rilis data dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau KemenPAN-RB," kata Sekda Provinsi Kepri Adi Prihantara di Tanjungpinang, Sabtu.
Capaian ini, katanya, menjadi bukti bahwa upaya Pemprov Kepri untuk meningkatkan belanja produk dalam negeri selama ini telah memperlihatkan hasil yang positif.
Ia menjelaskan realisasi PDN Pemprov Kepri pada 2022 mencapai 72,10 persen. Atas raihan tersebut, Pemprov Kepri juga ditunjuk menjadi salah daerah praktik baik peningkatan penggunaan produk dalam negeri (P3DN) oleh KemenPAN-RB.
Baca juga:
Verifikasi faktual pendukung bakal calon DPD RI di Kepri capai 70 persen
Bawaslu Kepri galang tokoh agama cegah pelanggaran pada Pemilu 2024
Menurutnya, pelaksanaan program penggunaan PDN makin terasa mendesak guna menghindari keterpurukan ekonomi. Setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Kepri diminta menerapkan P3DN tersebut.
“Tujuan besar dari semua ini adalah ketahanan ekonomi nasional. Pak Gubernur Ansar Ahmad juga berpesan setiap lini, setiap pertemuan, setiap kegiatan, masukan komponen produk dalam negeri," ujarnya.
Ia juga mengingatkan semua OPD di lingkup pemerintah provinsi serta kabupaten/kota se-Kepri untuk menyadari sepenuhnya tugas dan tanggung jawab agar dalam kerangka pengadaan barang/jasa memperhatikan program P3DN.
Baca juga:
Nelayan di Bintan manfaatkan kelong apung sebagai destinasi wisata
BPBD Kepri imbau warga pesisir waspada gelombang laut tinggi
Dalam proses pengadaan barang/jasa harus mendahulukan atau memberdayakan UMKM sebagai penyedia barang/jasa untuk keperluan pemerintahan provinsi, kabupaten, dan kota.
Menurutnya, urgensi implementasi program P3DN semakin terasa di tengah ekonomi yang sedang lesu. Pasar dalam negeri menjadi krusial untuk memulihkan ekonomi.
"Upaya pemerintah untuk mengungkit penggunaan produksi dalam negeri terus dilakukan melalui perbaikan dan harmonisasi peraturan serta peningkatan produk dalam negeri dalam e-catalog. Presiden pun secara konsisten memberikan arahan agar belanja pemerintah menggunakan produk dalam negeri," tuturnya.
Mantan Sekda Kabupaten Bintan itu turut mengapresiasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) RI yang selalu memberikan pendampingan guna mengoptimalkan program P3DN di daerah tersebut.
Ia berharap, LKPP RI terus memberi pencerahan serta semangat baru bagi daerah untuk menjalankan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 dalam rangka percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil dan koperasi dalam rangka menyukseskan gerakan nasional, bangga buatan Indonesia pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah.
"Kami juga mengapresiasi BPKP Perwakilan Provinsi Kepri yang terus melakukan pengawasan terhadap P3DN dan pemberdayaan UMKM," ucap Adi Prihantara.
Baca juga:
Pemkot Batam pastikan pasokan daging segar jelang Lebaran aman
KPU Batam terima 17 berkas dukungan bakal calon DPD RI
Kabupaten Belitung Timur gelar pameran produk UMKM di Kota Batam
4.938 tenaga kesehatan di Batam sudah vaksinasi penguat kedua
"Kepri mendapat predikat 'Baik' terkait penggunaan PDN, berdasarkan rilis data dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau KemenPAN-RB," kata Sekda Provinsi Kepri Adi Prihantara di Tanjungpinang, Sabtu.
Capaian ini, katanya, menjadi bukti bahwa upaya Pemprov Kepri untuk meningkatkan belanja produk dalam negeri selama ini telah memperlihatkan hasil yang positif.
Ia menjelaskan realisasi PDN Pemprov Kepri pada 2022 mencapai 72,10 persen. Atas raihan tersebut, Pemprov Kepri juga ditunjuk menjadi salah daerah praktik baik peningkatan penggunaan produk dalam negeri (P3DN) oleh KemenPAN-RB.
Baca juga:
Verifikasi faktual pendukung bakal calon DPD RI di Kepri capai 70 persen
Bawaslu Kepri galang tokoh agama cegah pelanggaran pada Pemilu 2024
Menurutnya, pelaksanaan program penggunaan PDN makin terasa mendesak guna menghindari keterpurukan ekonomi. Setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Kepri diminta menerapkan P3DN tersebut.
“Tujuan besar dari semua ini adalah ketahanan ekonomi nasional. Pak Gubernur Ansar Ahmad juga berpesan setiap lini, setiap pertemuan, setiap kegiatan, masukan komponen produk dalam negeri," ujarnya.
Ia juga mengingatkan semua OPD di lingkup pemerintah provinsi serta kabupaten/kota se-Kepri untuk menyadari sepenuhnya tugas dan tanggung jawab agar dalam kerangka pengadaan barang/jasa memperhatikan program P3DN.
Baca juga:
Nelayan di Bintan manfaatkan kelong apung sebagai destinasi wisata
BPBD Kepri imbau warga pesisir waspada gelombang laut tinggi
Dalam proses pengadaan barang/jasa harus mendahulukan atau memberdayakan UMKM sebagai penyedia barang/jasa untuk keperluan pemerintahan provinsi, kabupaten, dan kota.
Menurutnya, urgensi implementasi program P3DN semakin terasa di tengah ekonomi yang sedang lesu. Pasar dalam negeri menjadi krusial untuk memulihkan ekonomi.
"Upaya pemerintah untuk mengungkit penggunaan produksi dalam negeri terus dilakukan melalui perbaikan dan harmonisasi peraturan serta peningkatan produk dalam negeri dalam e-catalog. Presiden pun secara konsisten memberikan arahan agar belanja pemerintah menggunakan produk dalam negeri," tuturnya.
Mantan Sekda Kabupaten Bintan itu turut mengapresiasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) RI yang selalu memberikan pendampingan guna mengoptimalkan program P3DN di daerah tersebut.
Ia berharap, LKPP RI terus memberi pencerahan serta semangat baru bagi daerah untuk menjalankan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 dalam rangka percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil dan koperasi dalam rangka menyukseskan gerakan nasional, bangga buatan Indonesia pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah.
"Kami juga mengapresiasi BPKP Perwakilan Provinsi Kepri yang terus melakukan pengawasan terhadap P3DN dan pemberdayaan UMKM," ucap Adi Prihantara.
Baca juga:
Pemkot Batam pastikan pasokan daging segar jelang Lebaran aman
KPU Batam terima 17 berkas dukungan bakal calon DPD RI
Kabupaten Belitung Timur gelar pameran produk UMKM di Kota Batam
4.938 tenaga kesehatan di Batam sudah vaksinasi penguat kedua