Tanjungpinang (ANTARA) - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H. Laoly, mengajak para pelaku bisnis untuk bersinergi bersama pemerintah memerangi perdagangan orang. Hal ini disampaikan Menkumham saat memberikan sambutan pada Government and Business Forum (GABF) di Hyatt Regency Sanur, Bali, Kamis.
"Perdagangan orang yang terkait dengan penipuan online telah menjadi masalah besar. Untuk itu saya mengajak para pebisnis muda untuk bersama-sama pemerintah memerangi perdagangan orang," ujar Yasonna di hadapan para peserta GABF yang merupakan young technopreneurs.
Ia menyampaikan banyaknya praktek bisnis yang tidak etis mendorong Indonesia untuk membentuk gugus tugas dalam pencegahan dan penanganan perdagangan orang.
Baca juga: 3.222 warga binaan di Kepri dapat remisi HUT ke-78 RI dari Kemenkumham setempat
Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah dalam memerangi perdagangan manusia.
"Di tingkat bilateral kami telah melakukan banyak perjanjian dengan negara-negara asing tentang bantuan timbal balik, ekstradisi, dan kerja sama hukum," ujarnya.
Di akhir sambutannya, Menkumham menyampaikan pentingnya penggunaan teknologi untuk mencegah kejahatan transnasional.
Di sisi lain, katanya, teknologi canggih membuat kejahatan transnasional meningkat karena penjangkauannya global.
Baca juga: Empat perkara di lingkup Kejati Kepri diselesaikan lewat restorative justice
Indonesia juga berkomitmen untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investor asing, didukung oleh reformasi hukum untuk meningkatkan kemudahan Berbisnis di Indonesia.
"Kita juga harus bisa memanfaatkan teknologi canggih untuk menangkal kejahatan transnasional. Mempromosikan kerja sama melalui teknologi digital, dan platform media sosial untuk memerangi perdagangan manusia adalah cara yang efektif. Kita harus menetapkan alat dan pedoman praktis serta berbagi praktik terbaik di bawah keterlibatan GABF dengan pemangku kepentingan lainnya," ucap Yasonna.
Government and Business Forum merupakan forum bersama yang diinisiasi oleh Australia dan Indonesia, yang berawal dari timbulnya banyak kasus perdagangan orang, dimana sektor swasta memiliki peran yang sangat penting dalam memerangi Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
Turut hadir dalam kegiatan GABF kali ini, Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno.L.P. Marsudi, (Co-Chair Bali Proses RI), Menlu Australia Penny Wong (Co-chair Bali Proses Australia) yang hadir secara daring, Garibaldi Thohir (Co-chair GABF RI), Andrew Forest (Co-chair GABF Australia), pelaku bisnis, perwakilan kementerian/lembaga, aktifis, selebriti dan beberapa perwakilan negara anggota.
Baca juga: Kemenkumham Kepri hadirkan layanan publik di Legal Expo 2023
"Perdagangan orang yang terkait dengan penipuan online telah menjadi masalah besar. Untuk itu saya mengajak para pebisnis muda untuk bersama-sama pemerintah memerangi perdagangan orang," ujar Yasonna di hadapan para peserta GABF yang merupakan young technopreneurs.
Ia menyampaikan banyaknya praktek bisnis yang tidak etis mendorong Indonesia untuk membentuk gugus tugas dalam pencegahan dan penanganan perdagangan orang.
Baca juga: 3.222 warga binaan di Kepri dapat remisi HUT ke-78 RI dari Kemenkumham setempat
Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah dalam memerangi perdagangan manusia.
"Di tingkat bilateral kami telah melakukan banyak perjanjian dengan negara-negara asing tentang bantuan timbal balik, ekstradisi, dan kerja sama hukum," ujarnya.
Di akhir sambutannya, Menkumham menyampaikan pentingnya penggunaan teknologi untuk mencegah kejahatan transnasional.
Di sisi lain, katanya, teknologi canggih membuat kejahatan transnasional meningkat karena penjangkauannya global.
Baca juga: Empat perkara di lingkup Kejati Kepri diselesaikan lewat restorative justice
Indonesia juga berkomitmen untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investor asing, didukung oleh reformasi hukum untuk meningkatkan kemudahan Berbisnis di Indonesia.
"Kita juga harus bisa memanfaatkan teknologi canggih untuk menangkal kejahatan transnasional. Mempromosikan kerja sama melalui teknologi digital, dan platform media sosial untuk memerangi perdagangan manusia adalah cara yang efektif. Kita harus menetapkan alat dan pedoman praktis serta berbagi praktik terbaik di bawah keterlibatan GABF dengan pemangku kepentingan lainnya," ucap Yasonna.
Government and Business Forum merupakan forum bersama yang diinisiasi oleh Australia dan Indonesia, yang berawal dari timbulnya banyak kasus perdagangan orang, dimana sektor swasta memiliki peran yang sangat penting dalam memerangi Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
Turut hadir dalam kegiatan GABF kali ini, Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno.L.P. Marsudi, (Co-Chair Bali Proses RI), Menlu Australia Penny Wong (Co-chair Bali Proses Australia) yang hadir secara daring, Garibaldi Thohir (Co-chair GABF RI), Andrew Forest (Co-chair GABF Australia), pelaku bisnis, perwakilan kementerian/lembaga, aktifis, selebriti dan beberapa perwakilan negara anggota.
Baca juga: Kemenkumham Kepri hadirkan layanan publik di Legal Expo 2023