Yogyakarta (ANTARA) - Mantan Menko Polhukam Mahfud Md. menyebut banyak kebijakan pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto yang "terang" dan perlu dihormati.
Pernyataan itu disampaikan Mahfud Md. di Balairung Universitas Gadja Mada (UGM), Sleman, D.I. Yogyakarta, Kamis, merespons tagar "Indonesia Gelap" yang ramai diperbincangkan di media sosial.
"Oh tidak, tidak seluruhnya 'gelap'. Banyak juga yang 'terang' dan yang terang itu tidak perlu diprotes 'kan," ujar Mahfud.
Menurut dia, meski ada yang perlu dikritisi, bukan berarti semua kebijakan pemerintah buruk.
Mahfud lantas mencontohkan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) sebagai salah satu kebijakan pemerintah yang perlu diapresiasi.
"Saya kira bagus sebagai sebuah program," ujar dia.
Selain itu, Mahfud juga menyoroti kebijakan efisiensi anggaran yang tengah dijalankan pemerintah saat ini.
Ia berpendapat bahwa efisiensi merupakan langkah yang diperlukan untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran negara.
"Siapa yang bilang efisiensi itu jelek? Sejak zaman Orde Baru kita marah karena negara tidak efisien, lalu reformasi juga keluar karena anggaran negara tidak efisien," tutur Mahfud.
Mahfud lantas mengingatkan kepada semua pihak bahwa inefisiensi sejatinya sudah menjadi persoalan sejak masa Orde Baru.
Dengan mengutip temuan ekonom Sumitro Djojohadikusumo yang tak lain ayah Presiden Prabowo, dia menyebut tingkat inefisiensi kala itu mencapai 30 persen.
"Nah, sekarang itu mungkin melanjutkan temuan ayahnya Pak Prabowo, harus efisiensi kita lanjutkan. Kita hormati itu," ujar dia.
Namun, Mahfud menegaskan bahwa penerapan efisiensi juga harus secara selektif sehingga tidak asal menyasar anggaran di sektor-sektor yang justru membutuhkan perhatian lebih besar.
"Tetapi harus dikritik. Kalau lalu bidang ini (asal dipotong) 10 persen, bidang ini 20 persen, bidang ini 60 persen. Nah, dipotong-potong gitu 'kan kurang," ujar dia.
Menurut Mahfud, kebijakan itu perlu menyasar pengeluaran negara yang tidak efisien seperti kickback dalam proyek, perjalanan dinas yang tidak penting, serta praktik flexing (pamer) di kalangan pejabat dengan memanfaatkan anggaran negara.
"Nah, saya kira itu harus diefisienkan, dan Pak Prabowo betul menurut saya," tutur Mahfud.
Luhut...
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menanggapi aksi “Indonesia Gelap” yang menjadi kritik publik terhadap kebijakan pada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
“Kalau ada yang bilang Indonesia gelap, yang gelap kau, bukan Indonesia,” kata Luhut dalam acara The Economic Insights 2025 di Jakarta, Rabu.
Luhut mengatakan masyarakat seharusnya bangga menjadi orang Indonesia. Dia menilai Indonesia berkembang dengan baik hingga sejauh ini.
“Ada orang bilang di sini lapangan kerja kurang. Di mana yang lapangan kerja kurang? Di Amerika juga bermasalah, di mana saja bermasalah,” ujar Luhut.
Menurut dia, publik terlalu berfokus pada kekurangan negara dan abai dengan kelebihan yang ada.
Sebagai contoh, Indonesia memiliki talenta muda yang sedang mengembangkan sistem digital di Perusahaan Umum Percetakan Uang (Perum Peruri).
Peruri mendapat mandat dari negara untuk mewadahi urusan layanan digital pemerintah atau government technology (govtech).
Dia meyakini contoh tersebut menjadi keunggulan Indonesia yang perlu mendapat apresiasi dari publik.
“Mereka bilang bangga jadi orang Indonesia, karena melihat harapan bahwa kemampuan mereka digunakan untuk ini,” katanya.
Di sisi lain, dia berpendapat, Indonesia tak memiliki warga tunawisma (homeless). Sementara Amerika Serikat mempunyai banyak warga tunawisma.
“Jadi, jangan kita hanya melihat yang jauh, yang di depan mata kita ini ditangkap masih kurang. Yang kurang banyak, itulah tugas kita semua untuk memperbaiki dan kita berada pada jalan yang benar untuk memperbaiki itu semua,” tuturnya.
Terpisah, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi meminta masyarakat untuk memberikan kesempatan kepada pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Mahfud Md: Banyak kebijakan pemerintah yang "terang"