Rapat Paripurna LKPj Bupati Karimun Kembali Ditunda
Senin, 20 Juni 2016 23:48 WIB
Karimun (Antara Kepri) - Rapat paripurna dengan agenda Laporan dan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Karimun (LKPj) tahun 2016 yang batal digelar pekan lalu, kembali ditunda dari jadwal yang ditetapkan Badan Musyawarah DPRD Karimun, Senin.
"Eksekutif belum selesai menyusun LKPj Bupati Karimun 2016 disebabkan hasil audit APBD murni 2016 dari BPK baru diterima mereka Kamis (16/6)," kata Wakil Ketua II DPRD Karimun Bakti Lubis di Tanjung Balai Karimun.
Menurut Bakti Lubis, hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan terhadap APBD 2016 diperlukan dalam penyusunan LKPj Bupati Karimun.
Hasil audit tersebut, lanjut dia, menjadi acuan dan pertimbangan bagi dewan untuk memutuskan menerima atau menolak laporan pertanggungjawaban kepala daerah, terkait penggunaan anggaran dan pencapaian program kerja di masing-masing SKPD.
"Fraksi-fraksi juga mencermati hasil audit BPK dalam menyusun pandangan akhir terhadap LKPj Bupati," ucap dia.
Lebih lanjut Bakti Lubis menyangkal penundaan rapat paripurna LKPj Bupati akibat kisruh sejumlah anggota dewan dengan Ketua DPRD Karimun Muhamad Asyura.
"Tidak ada hubungannya, ini murni masalah kesiapan eksekutif," katanya menegaskan.
Dia menambahkan, rapat paripurna LKPj Bupati Karimun 2016 kemungkinan baru dapat dilaksanakan usai Lebaran.
"Badan Musyawarah dalam rapat hari ini menetapkan jadwal rapat paripurna LKPj Bupati Karimun 2016 pada 11 Juli, atau usai Lebaran," kata pria yang juga menjabat Ketua DPW Partai Hanura Provinsi Kepri.
Sementara itu, Ketua DPRD Karimun Muhamad Asyura menyayangkan penundaan rapat paripurna LKPj Bupati Karimun 2016, dan khawatir akan mempengaruhi jadwal pembahasan APBD Perubahan 2016.
"Sebagai ketua yang dikuatkan dengan putusan sela PTUN Batam, saya tidak dilibatkan dan dicoret sebagai Ketua Bamus. Ini jelas-jelas melanggar aturan karena saya masih sebagai ketua," tutur Asyura.
Beberapa waktu lalu, Muhamad Asyura mengajukan gugatan ke PTUN Batam terkait pemberhentian dirinya sebagai ketua DPRD setelah 21 anggota dewan mengajukan mosi tidak percaya kepada dirinya. (Antara)
Editor: A Jo Seng Bie
"Eksekutif belum selesai menyusun LKPj Bupati Karimun 2016 disebabkan hasil audit APBD murni 2016 dari BPK baru diterima mereka Kamis (16/6)," kata Wakil Ketua II DPRD Karimun Bakti Lubis di Tanjung Balai Karimun.
Menurut Bakti Lubis, hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan terhadap APBD 2016 diperlukan dalam penyusunan LKPj Bupati Karimun.
Hasil audit tersebut, lanjut dia, menjadi acuan dan pertimbangan bagi dewan untuk memutuskan menerima atau menolak laporan pertanggungjawaban kepala daerah, terkait penggunaan anggaran dan pencapaian program kerja di masing-masing SKPD.
"Fraksi-fraksi juga mencermati hasil audit BPK dalam menyusun pandangan akhir terhadap LKPj Bupati," ucap dia.
Lebih lanjut Bakti Lubis menyangkal penundaan rapat paripurna LKPj Bupati akibat kisruh sejumlah anggota dewan dengan Ketua DPRD Karimun Muhamad Asyura.
"Tidak ada hubungannya, ini murni masalah kesiapan eksekutif," katanya menegaskan.
Dia menambahkan, rapat paripurna LKPj Bupati Karimun 2016 kemungkinan baru dapat dilaksanakan usai Lebaran.
"Badan Musyawarah dalam rapat hari ini menetapkan jadwal rapat paripurna LKPj Bupati Karimun 2016 pada 11 Juli, atau usai Lebaran," kata pria yang juga menjabat Ketua DPW Partai Hanura Provinsi Kepri.
Sementara itu, Ketua DPRD Karimun Muhamad Asyura menyayangkan penundaan rapat paripurna LKPj Bupati Karimun 2016, dan khawatir akan mempengaruhi jadwal pembahasan APBD Perubahan 2016.
"Sebagai ketua yang dikuatkan dengan putusan sela PTUN Batam, saya tidak dilibatkan dan dicoret sebagai Ketua Bamus. Ini jelas-jelas melanggar aturan karena saya masih sebagai ketua," tutur Asyura.
Beberapa waktu lalu, Muhamad Asyura mengajukan gugatan ke PTUN Batam terkait pemberhentian dirinya sebagai ketua DPRD setelah 21 anggota dewan mengajukan mosi tidak percaya kepada dirinya. (Antara)
Editor: A Jo Seng Bie
Pewarta : Rusdianto
Editor :
Copyright © ANTARA 2026
Terkait
Rapat paripurna DPR setujui RUU tentang Pelindungan Saksi dan Korban disahkan jadi undang-undang
21 April 2026 12:14 WIB
DPRD Batam tunda pengesahan Ranperda PSU perumahan demi pendalaman substansi
16 March 2026 17:29 WIB
Ketua DPR RI resmi buka masa sidang IV DPR RI tahun 2025-2026 dalam rapat paripurna
10 March 2026 13:16 WIB
Banyak negara tawarkan bantuan untuk bencana Sumatera, Prabowo: Terima kasih, kami mampu
15 December 2025 18:46 WIB
Prabowo berencana tinjau daerah terdampak bencana di Sumatera seminggu sekali
15 December 2025 17:21 WIB
Terpopuler - Politik
Lihat Juga
Iran desak Dewan Keamanan PBB tolak draf resolusi terkait Selat Hormuz usulan AS
07 May 2026 15:41 WIB