Pejabat hanya fofo-foto di lokasi bencana, begini kata Prabowo

Jakarta (ANTARA) - Presiden Prabowo Subianto menegaskan jangan sampai ada budaya "wisata bencana". Hal itu dikatakannya menyinggung terkait pejabat dan para tokoh yang datang ke lokasi bencana hanya untuk mengabadikan momen dan mengambil foto.

Dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin, Prabowo meminta agar para pejabat yang datang ke lokasi bencana benar-benar membantu korban dan mengatasi kendala di lapangan.

"Saya mohon, jangan pejabat-pejabat, tokoh-tokoh datang ke daerah bencana hanya untuk foto-foto dan untuk dianggap hadir, ya. Mohon sebaliknya. Kita tidak mau ada budaya wisata bencana. Jangan. Kalau datang, benar-benar harus ada tujuan untuk membantu mengatasi masalah," kata Prabowo dalam sambutannya.

Prabowo menilai kecenderungan wisata bencana bukan hal yang baik untuk dilihat. Kepala Negara meminta agar pimpinan yang memiliki tugas dan portofolio yang sesuai-lah yang meninjau lokasi bencana.

Presiden meminta rakyat jangan dijadikan objek oleh para pejabat saat mengabadikan momen di lokasi bencana.

Sebaliknya, pejabat seharusnya dapat memberikan solusi jika lokasi bencana kekurangan air bersih, hingga BBM.

"Saya lihat ada kecenderungan wisata bencana, ini tidak bagus. Ya, rakyat di situ jangan dijadikan objek. Kita datang ke situ untuk benar-benar ingin mencari masalah, melihat kesulitan, dan bertindak. Kita lihat di sini kurang air bersih, apa tindakannya? Di situ kurang BBM, masih terisolasi, bagaimana tindakannya? Dan sebagainya itu," kata Prabowo.

Di sisi lain, Prabowo juga menyampaikan apresiasinya kepada para menteri, wakil menteri, kepala badan/lembaga, hingga direktur utama BUMN strategis, seperti PLN dan Pertamina, yang ditemui saat melakukan kunjungan kerja di tiga provinsi terdampak, yakni Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat.

Kepala Negara mengaku bersyukur atas kerja sama seluruh lembaga, mulai dari TNI, Polri, BNPB, Basarnas, Tim SAR Gabungan, hingga Kementerian Pekerjaan Umum yang membantu dalam penanganan bencana.

Relawan juga tak luput dari apresiasi Presiden karena telah bahu-membahu bersama masyarakat dalam membantu proses evakuasi, penyaluran bantuan, dan pemulihan akses di sana.

"Kita semua satu tim. Dan saya terima kasih. Dalam keadaan yang sulit, ada kecenderungan manusia dan juga bangsa kita ini saya lihat ya, terutama sebagian elite-elite kita, ada kecenderungan mau cari kambing hitam, mau cari kesalahan. Ini bukan saat untuk kita cari kesalahan, ini untuk kita bekerja keras, bahu-membahu mengatasi masalah di lapangan," kata Prabowo.

Adapun Sidang Kabinet Paripurna pada Senin ini selain membahas penanganan bencana, pemerintah juga mempersiapkan periode libur akhir tahun.

Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto meminta pembangunan hunian bagi korban bencana segera dilakukan dengan memanfaatkan lahan milik negara agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan cepat.

"Segera kita akan bangun hunian-hunian sementara dan hunian-hunian tetap. Bahkan mungkin saya dapat laporan dari Menteri Perumahan ya, mungkin mulai hari Minggu ini kita sudah mulai membangun 2.000 rumah. Kemungkinan rumah ini bisa langsung aja jadi rumah tetap, ya," kata Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna, di Istana Negara, Jakarta, Senin.

"Jadi, semua unsur juga nanti bekerja sama, ya. Jangan ada alasan cari lahan dan sebagainya. Pakai lahan milik negara yang ada. Kalau perlu PTPN, kalau perlu konsesi-konsesi hutan itu kita pakai semua," imbuh Presiden.

Presiden menyampaikan pemerintah telah merencanakan pembentukan badan atau satuan tugas khusus untuk menangani rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah terdampak bencana.

Melalui mekanisme tersebut, pemerintah akan mempercepat pembangunan hunian sementara sekaligus hunian tetap bagi warga terdampak.

Dalam kesempatan itu, Presiden juga menyampaikan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi telah disiapkan melalui APBN.

Ketersediaan anggaran tersebut didukung oleh kebijakan efisiensi yang dijalankan pemerintah sejak awal masa pemerintahan, sehingga ruang fiskal tetap terjaga.

"Anggaran APBN sudah kita siapkan dan saya katakan bahwa anggaran ini kita siapkan karena memang uangnya ada. Dan uangnya ada karena justru pemerintah kita yang saya pimpin, di awal pemerintah kita, kita menghemat ratusan triliun. Yang saya diserang, saya dimaki-maki bahwa efisiensi ini salah. Baru ada di dunia ini ada demonstrasi menentang efisiensi," ujarnya.

Menurut Presiden, penerapan prinsip efisiensi berkeadilan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 memungkinkan pemerintah memiliki kemampuan pembiayaan yang cukup untuk menangani kebutuhan mendesak, termasuk penanganan dampak bencana.

"Dengan efisiensi kita punya kemampuan, kita punya kekuatan sekarang. Jadi, saudara-saudara, kita sudah siap. Terima kasih. Kita sudah siapkan (anggarannya)," kata Prabowo.