Karimun (Antara Kepri) - Pemerintah Kabupaten Karimun, Provinsi Kepri mengoptimalkan kinerja setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dalam mengelola anggaran untuk mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

"Saran dari fraksi-fraksi di dewan kami apresiasi, dan kami terus mengevaluasi dan mengoptimalkan kinerja SKPD. Tujuannya agar opini WTP yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2015 dapat dipertahankan," kata Wakil Bupati Karimun Anwar Hasyim di Tanjung Balai Karimun, Rabu.

Pemkab Karimun meraih opini WTP selama empat kali berturut-turut, yaitu sejak 2012 sampai 2015. Dan untuk pertama kalinya meraih opini WTP untuk laporan keuangan berbasis akrual yang mulai diberlakukan pada 2015.

Menurut Anwar Hasyim, pemerintah daerah terus memberikan motivasi kepada seluruh SKPD dan aparatur agar terus mempertahankan dan meningkatkan kinerja dalam mengelola keuangan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

"Ada Perda tentang Pengelolaan Barang Milik Daeah (BMD), yang diharapkan dapat mendukung tata kelola aset daerah, untuk mendukung tata kelola keuangan yang baik," kata dia.

Hal tersebut juga disampaikannya dalam rapat paripurna yang beragendakan tanggapan bupati atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Laporan Keuangan dan Pertanggungjawaban Bupati TA 2015 di Gedung DPRD Karimun, Selasa (19/7).

Dalam rapat paripurna tersebut, hampir setiap fraksi memberikan apresiasi sekaligus memberikan catatan dan saran, terutama mengenai kinerja SKPD dalam menyerap anggaran untuk program pembangunan.

"Kami mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi kritikan dan saran dari fraksi-fraksi. Intinya agar pengelolaan keuangan dan barang milik daerah menjadi lebih baik," ucap Anwar Hasyim. (Antara)

Editor: Evy R Syamsir