Tanjungpinang (Antara Kepri) - Fraksi Demokrat mengingatkan efisiensi struktur organisasi tata kerja (SOTK) jangan sampai merugikan kepentingan pembangunan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

"Jangan sampai sedikit SOTK kaya fungsi yang diharapkan malah merugikan Kepri. Ini perlu diperhatikan pihak eksekutif," kata Ketua Fraksi Demokrat DPRD Kepri Hotman Hutapea, di Tanjungpinang, Senin.

Ia menegaskan, baik penggabungan maupun penurunan status SOTK harus tepat sasaran dan tepat guna.

Hotman mencontohkan Dinas Pariwisata dan Dinas Kebudayaan yang diusulkan digabung menjadi satu dalam Ranperda SOTK, sebaiknya tidak direalisasikan.

Fungsi atau tugas kedua dinas itu berbeda. Dinas Pariwisata bertugas mengembangkan objek wisata, menarik wisman dan meningkatkan pendapatan daerah. Sedangkan Dinas Kebudayaan menggali dan melestarikan aset budaya daerah.

"Kondisi sekarang sudah tepat, kedua dinas dipisah. Dinas Pariwisata berhasil mengembangkan sektor pariwisata," ujarnya.

Selain itu, Hotman juga menyontohkan efisiensi yang dapat merugikan Kepri karena kehilangan dana dekonsentrasi yakni Dinas Pendapatan diusulkan menjadi badan.

"Kenapa diturunkan jadi badan? Ini akan merugikan Kepri, sangat mudah menghitungnya," ucapnya.

Dia mengatakan, Ranperda SOTK Kepri akan disahkan pada bulan ini, kemudian dilanjutkan dengan pengesahan Perda Rancangan Pembangunan Jangka Menengah.

"Setelah itu baru kami menyetujui anggaran perubahan 2016, dan memulai pembahasan anggaran murni 2017," katanya. (Antara)

Editor: Rusdianto