DPRD dan Pemprov Kepri finalisasi efisiensi anggaran sebesar Rp210 miliar

Tanjungpinang (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepulauan Riau (Kepri) telah merampungkan finalisasi efisiensi belanja daerah sekitar Rp210 miliar pada APBD tahun anggaran 2025.

"Kami sepakat melakukan efisiensi anggaran berkisar Rp210 miliar melalui rapat finalisasi yang digelar, Rabu 19 Maret 2025," kata Ketua DPRD Kepri Iman Sutiawan di Tanjungpinang, Sabtu.

Iman mengatakan kebijakan tersebut menindaklanjuti Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja APBN/APBD.

Menurutnya pembahasan efisiensi anggaran melalui proses yang cukup panjang dengan melibatkan Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Tim Anggaran Pendapatan Daerah (TAPD) Pemprov Kepri.

Selain itu, pembahasan yang sama juga dilakukan oleh Komisi-Komisi di DPRD bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Kepri, sehingga efisiensi anggaran itu benar-benar terukur dan tidak mengganggu program pemerintah pusat maupun daerah.

Ia memerinci efisiensi anggaran sebesar Rp210 miliar itu berasal dari pos anggaran kurang prioritas, meliputi pemangkasan anggaran dari seluruh OPD Pemprov Kepri sekitar Rp150 miliar, lalu dana perjalanan dinas DPRD Rp16 miliar, sekretariat DPRD Rp6 miliar, dan program aspirasi masyarakat melalui pokok pikiran (Pokir) DPRD Rp33,9 miliar.

"Efisiensi bertujuan memfokuskan anggaran belanja untuk mendukung program-program prioritas pemerintah pusat dan pemerintah daerah," ujar Iman.

Sesuai arahan dan kebijakan Presiden RI Prabowo Subianto, lanjut Iman, Pemprov Kepri harus memiliki perencanaan daerah yang satu komando dengan pemerintah pusat.

Kepri dengan luas wilayah 96 persen laut serta berbatasan dengan banyak negara perlu mengedepankan program-program pembangunan yang berintegritas, berkelanjutan dan pro rakyat, khususnya warga yang tinggal di pulau-pulau harus ikut menikmati pembangunan dan kesejahteraan secara adil dan merata.

"Sekali lagi, kami tegaskan bahwa DPRD Kepri mendukung penuh dan siap melaksanakan program pemerintah sesuai Inpres Nomor 1 Tahun 2025," katanya.

Sementara, Sekdaprov Kepri Adi Prihantara memastikan kebijakan efisiensi anggaran belanja APBN maupun APBD tidak mengganggu pelayanan publik kepada masyarakat.

“Pelayanan publik tidak boleh terganggu. Tidak harus khawatir. Kita yang menyelenggarakan, kita yang harus siapkan semua itu,” kata Adi.

Ia mengatakan efisiensi anggaran itu lebih fokus anggaran perjalanan dinas, belanja pegawai, serta mengurangi jumlah kegiatan.

“Contoh perjalanan dinas wajib 50 persen, artinya kalau tak ada perjalanan dinas, tetap bisa. Rapat dengan zoom meeting gunakan teknologi,” kata dia.

Dalam mendukung efisiensi anggaran, pihaknya turut mengimbau kepada OPD untuk melakukan penghematan terhadap penggunaan air, listrik, belanja ATK, hingga konsumsi.

Dengan begitu, ia berharap kebijakan efisiensi anggaran belanja APBN maupun APBD tidak mengganggu program-program prioritas yang sudah direncanakan pada 2025.