Komisi IV dukung upaya KKP cegah IUU Fishing cabut efisiensi anggaran

Batam (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Abdul Kharis mengatakan pihaknya mendukung upaya Kementerian Perikanan dan Kelautan (KKP) dalam mencegah dan memberantas Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing dengan mencabut efisiensi atau blokir anggaran.

"Yang akan segera kami lakukan adalah bagaimana mendukung agar efisiensi atau blokir (anggaran) segera dicabut untuk memenuhi seluruh operasi KKP di tahun 2026," kata Abdul dalam diskusi di Pangkalan PSDKP Batam, Kepulauan Riau, Jumat malam.

Abdul berserta Tim Komisi IV DPR RI melakukan kunjungan kerja atau reses ke Pangkalan PSDKP Batam membahas tentang memperkuat pilar maritim Indonesia dalam rangka pencegahan dan pemberantasan IUU Fishing di wilayah perairan Indonesia.

Baca juga: KKP ungkap tantangan dalam penindakan illegal fishing di Laut Natuna

Dari hasil peninjauan di PSDKP Batam, Abdul menyebut bahwa menjaga laut Indonesia tidak mudah, butuh semangat butuh perjuangan yang tidak kenal lelah tapi juga butuh dana yang cukup.

"Ini yang menjadi tantangan bersama," ujarnya.

Dia menyebut, dari kunjungan ini, ke depan Komisi IV bisa mendukung dengan anggaran yang cukup agar laut Indonesia bisa dijaga dengan baik oleh KKP.

"Ke depannya kami mendukung upaya-upaya atau ajuan atau anggaran yang diajukan KKP kepada Komisi IV, dalam rangka memenuhi seluruh kebutuhan tadi," katanya.

Abdul menekankan dukungan Komisi IV DPR RI pemenuhan anggaran KKP bisa diwujudkan, baik itu untuk mencukupi kebutuhan kapal, atau sarana lainnya seperti drone dan sebagainya.

Baca juga: BMKG prakirakan cuaca Kepri umumnya berawan dan berpotensi hujan

"Kalau soal detailnya mereka pake drone itu merekalah yang mengatur, kalau kami intinya mendukung bagaimana pemenuhan anggaran ini bisa diwujudkan," ujarnya.

Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP Pung Nugroho Saksono (Ipunk) menyebut pencegahan dan penindakan IUU Fishing masih menjadi tantangan, karena luasnya laut, terbatasnya sarana dan prasaran, terutama di wilayah vocal point, seperti Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 711 atau Natuna Utara.

Saat ini, karena efisiensi anggaran, KKP melaksanakan patroli laut selama 28 hari dalam setahun. Jumlah ini jauh dari ideal sebelum efisiensi yakni 180 hari.

Sementara itu untuk jumlah kapal yang ada saat ini 37 kapal, sedangkan idealnya untuk meng-cover beberapa wilayah Indonesia membutuhkan 70 kapal.

"Dari segi infrastruktur juga pemenuhan baru 40 persen, dari grand design, sedangkan untuk mendukung operasi optimalnya 100 persen," kata Ipunk.

Baca juga:
Polda Kepri perlombakan permainan tradisional Melayu pada HUT Bhayangkara

Polda Kepri dekatkan pelayanan terpadu bagi masyarakat Batam