Tanjungpinang (ANTARA) - DPRD bersama Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) sepakat menunda penganggaran tunjangan tambahan penghasilan pegawai (TPP) ASN selama dua bulan pada APBD tahun anggaran 2026.
"Pemerintah daerah menunda penganggaran TPP ASN periode November dan Desember 2026, namun untuk THR dan gaji ke-13 tetap dianggarkan pada APBD tahun depan," kata Wakil Ketua DPRD Kepri Bahktiar di Tanjungpinang, Senin.
Bahktiar mengatakan kebijakan itu dilakukan sebagai dampak dari pemotongan dana transfer ke daerah (TKD) pemerintah pusat sebesar Rp495 miliar pada APBD Kepri 2026, sehingga Pemprov setempat harus mengambil langkah-langkah efisiensi anggaran.
Menurut dia, penundaan anggaran TPP ASN sangat berat diputuskan karena ini menyangkut stabilitas ekonomi dan hajat pegawai ASN, serta berdampak pada ekonomi daerah.
Kendati demikian, kata Bakhtiar, kondisi keuangan yang tidak memungkinkan untuk mendapatkan pemasukan dari sumber lain, maka terpaksa dilakukan penundaan penganggaran TPP ASN selama dua bulan.
"Kekurangan TPP ASN untuk November dan Desember ini akan menjadi prioritas penganggaran pada APBD Perubahan Kepri 2026," ungkapnya.
Dia menyebutkan belanja daerah pada APBD Kepri 2026 harus mengedepankan sifat wajib dan prioritas dengan melakukan rasionalisasi anggaran sesuai waktu penganggaran, sehingga seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) terkena dampak efisiensi anggaran.
Ia menjelaskan bahwa dalam APBD Kepri 2026, belanja daerah sudah ditetapkan sebesar Rp3,5 triliun, turun Rp374 miliar atau 9,65 persen dibandingkan APBD 2025 sebesar Rp3,9 triliun.
Baca juga: Polda Kepri salurkan bantuan korban bencana Sumatera
Sementara itu, Gubernur Kepri Ansar Ahmad berharap ASN memaklumi kebijakan penundaan TPP, karena pemerintah daerah itu harus mengambil langkah efisiensi anggaran di tengah pengurangan pendapatan dari dana transfer pusat.
Ia memastikan ketika APBD sudah mulai membaik yang ditopang sumber-sumber pendapatan baru, maka TPP ASN akan kembali normal, bahkan bisa saja bertambah nominalnya.
Dia turut mengimbau seluruh ASN tetap meningkatkan semangat kinerja dan profesionalisme, terutama dalam melayani publik.
Ansar menambahkan Pemprov Kepri terus berupaya mengejar sumber pendapatan baru, seperti sedimentasi pasir laut dengan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) cukup besar.
Selain itu, ada pula potensi penerimaan bagi hasil pemanfaatan labuh jangkar bersama perusahaan daerah setempat.
"Tahun 2026, kita perlu berhemat. Belanja daerah diprioritaskan untuk infrastruktur, lalu penanganan stunting, kemiskinan ekstrem serta meningkatkan investasi yang bermuara pada kesejahteraan masyarakat," ucap Ansar.
Baca juga: Harapan di tengah program MBG di daerah perbatasan NKRI
Komentar