Batam (Antaranews Kepri) - Pemerintah Kota Batam Kepulauan Riau mendorong agar Waduk Tembesi dikelola oleh Kementerian Pekerjaan Umum di bawah Balai Wilayah Sungai Sumatera IV, demi menjamin ketersediaan air bersih warga.
"Kami surati pemerintah pusat, meminta agar Waduk Tembesi dan waduk-waduk yang baru dikelola Kementerian PU saja," kata Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam, Suhar di Batam, Jumat.
Saat ini waduk-waduk yang terdapat di pulau utama dikelola Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Pelabuhan Bebas Batam, yang kemudian pemanfaatannya diserahkan kepada swasta.
Dari tujuh waduk yang ada di pulau utama, satu di antaranya sudah tidak dapat difungsikan, yaitu Dam Baloi. Sedang satu lainnya sudah terancam tidak dapat digunakan, dan diperkirakan September akan mengering, yaitu Dam Sei Harapan.
Menurut Suhar, berkurangnya debit air di waduk terjadi karena tidak adanya perawatan.
"Kalau dikelola Kementerian Pekerjaan Umum, itu ada operasional perawatan. Mereka ada Balai Wilayah Sungai di sini," kata dia.
Operasional perawatan, kata dia, penting untuk memastikan waduk berfungsi sebagaimana sedia kala.
Selain itu, bila pengelolaan waduk diserahkan kepada Kementerian Pekerjaan Umum, maka kepentingan masyarakat akan didulukan ketimbang swasta dan bisnis.
"Kementerian PU adalah pemerintah, yang diutamakan masyarakat," kata dia.
Ia mengatakan pemerintah kota tidak meminta untuk mengelola waduk sendiri, dan menyerahkan kepada Kementerian PU.
Menurut dia, Waduk Tembesi kini sudah dapat dimanfaatkan, namun masih menunggu pengelolaannya.
Dam Tembesi merupakan waduk yang dibangun dengan cara membendung laut, sehingga butuh proses menghilangkan kadar garam dalam air untuk mendapatkan air yang dapat dikonsumsi (desalinasi).
Kapasitas Dam Tembesi diperkirakan akan mencapai 600 liter per detik akan dialirkan dengan jaringan pipa air bersih yang telah dibangun sebelumnya.
Selain Waduk Tembesi, Pemkot juga mendorong agar Waduk Sei Gong di Pulau Galang yang kini masih dalam tahap pembangunan.
"Kami surati pemerintah pusat, meminta agar Waduk Tembesi dan waduk-waduk yang baru dikelola Kementerian PU saja," kata Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam, Suhar di Batam, Jumat.
Saat ini waduk-waduk yang terdapat di pulau utama dikelola Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Pelabuhan Bebas Batam, yang kemudian pemanfaatannya diserahkan kepada swasta.
Dari tujuh waduk yang ada di pulau utama, satu di antaranya sudah tidak dapat difungsikan, yaitu Dam Baloi. Sedang satu lainnya sudah terancam tidak dapat digunakan, dan diperkirakan September akan mengering, yaitu Dam Sei Harapan.
Menurut Suhar, berkurangnya debit air di waduk terjadi karena tidak adanya perawatan.
"Kalau dikelola Kementerian Pekerjaan Umum, itu ada operasional perawatan. Mereka ada Balai Wilayah Sungai di sini," kata dia.
Operasional perawatan, kata dia, penting untuk memastikan waduk berfungsi sebagaimana sedia kala.
Selain itu, bila pengelolaan waduk diserahkan kepada Kementerian Pekerjaan Umum, maka kepentingan masyarakat akan didulukan ketimbang swasta dan bisnis.
"Kementerian PU adalah pemerintah, yang diutamakan masyarakat," kata dia.
Ia mengatakan pemerintah kota tidak meminta untuk mengelola waduk sendiri, dan menyerahkan kepada Kementerian PU.
Menurut dia, Waduk Tembesi kini sudah dapat dimanfaatkan, namun masih menunggu pengelolaannya.
Dam Tembesi merupakan waduk yang dibangun dengan cara membendung laut, sehingga butuh proses menghilangkan kadar garam dalam air untuk mendapatkan air yang dapat dikonsumsi (desalinasi).
Kapasitas Dam Tembesi diperkirakan akan mencapai 600 liter per detik akan dialirkan dengan jaringan pipa air bersih yang telah dibangun sebelumnya.
Selain Waduk Tembesi, Pemkot juga mendorong agar Waduk Sei Gong di Pulau Galang yang kini masih dalam tahap pembangunan.