Tanjungpinang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) menargetkan serapan anggaran hingga akhir Juni 2021 sebesar 40 persen dari total APBD 2021 sebesar Rp3,96 triliun.
Sekdaprov Kepri TS Arif Fadillah menyatakan hingga Mei 2021, serapan anggaran di daerah itu masih rendah atau di level kuning, yakni sebesar 19 persen.
Pihaknya terus mendesak percepatan belanja pemerintah daerah guna mendorong denyut perekonomian masyarakat di tengah pandemi COVID-19.
"Kami terus mendorong OPD segera merealisasikan belanja fisik agar ekonomi menggeliat," kata Arif di Tanjungpinang, Kamis (3/6).
Arif juga memastikan pihaknya tidak menahan dana APBD di bank untuk mendapatkan bunga sekaligus menambah pendapatan asli daerah (PAD).
"Uang (APBD) kita tak banyak. Jadi tak ada yang disimpan di bank," ujarnyan
Secara terpisah, Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Mochamad Ardian menyoroti serapan anggaran APBD di triwulan II 2021 yang masih belum optimal.
Ardian menyampaikan secara kumulatif angka realisasi APBD berada di angka 22 persen, masih di bawah realisasi APBN yang kini angkanya telah melebihi 32 persen.
Dia mencurigai salah satu faktor penyebab rendahnya serapan APBD di triwulan II, karena ada indikasi uang kas yang tersimpan di bank diorientasikan sebagai tambahan PAD yang berasal dari bunga perbankan.
“Mengingat terkontraksinya sisi pajak dan retribusi daerah, juga ditenggarai menjadi penyebab rendahnya realisasi belanja di daerah,” katanya dalam keterangan tertulis, Senin (31/5).
Selain itu, lanjutnya, faktor lain yang membuat serapan anggaran APBD kurang maksimal dipengaruhi oleh kegiatan fisik yang dianggarkan pada OPD.
Seperti Dinas Pekerjaan Umum dan dinas lainnya, yang pelaksanaannya masih menunggu selesainya kegiatan perencanaan atau Detail Engineering Design (DED).
“Sehingga kegiatan kontraktual belum dapat dilaksanakan, termasuk kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK),” jelasnya.
Komentar