Bintan (ANTARA) - Bupati Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau (Kepri), Apri Sujadi menyurati Sekretaris Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) RI di Jakarta terkait adanya aduan penahanan enam orang nelayan setempat oleh aparat keamanan Johor, Malaysia.
Apri mengatakan surat tersebut menindaklanjuti laporan Dewan Pengurus Daerah Kesatuan Nelayan Tradisional (DPD KNTI) Bintan.
"Diduga penahanan enam nelayan Bintan ini disebabkan oleh kerusakan mesin kapal, sehingga hanyut dan memasuki kawasan perbatasan laut teritorial Malaysia," kata Bupati Apri Sujadi.
Apri menyampaikan surat bernomor P/858/136/VII/2021 itu sudah dikirimkan melalui Bagian Pengelolaan Wilayah Perbatasan Daerah Kabupaten Bintan guna mempercepat proses penanganan nelayan setempat pulang dari Malaysia.
Melalui surat itu, Apri turut mengajukan permohonan bantuan perlindungan hukum melalui koordinasi BNPP RI dengan KBRI di Malaysia atau KJRI di Johor.
"Kami berharap agar proses pemulangan nelayan Bintan dapat segera dilakukan oleh pihak yang berwenang," ujar Apri.
Ketua KNTI Kabupaten Bintan Buyung Adly menjelaskan kronologis penahanan enam nelayan tersebut berawal ketika keenamnya memancing menggunakan boat berkapasitas 3 GT lengkap dengan peralatan jaring dan rawai di titik koordinat 52 mil dari bibir pantai Kampung Masiran dan ke arah barat, Sabtu (10/7).
"Mereka menggunakan dua boat. Masing-masing-masing mengangkut tiga orang," ungkap Buyung.
Pada Minggu (11/7), salah seorang dari para nelayan tersebut mengirim pesan via whatsapp ke Safarudin selaku pemilik boat bahwa mereka ditahan oleh aparat keamanan Malaysia.
"Mesin boat mereka mati karena cuaca buruk, lalu hanyut ke Pulau Aur Johor dan langsung diamankan pihak berwenang di sana," ujarnya.
Buyung berharap persoalan ini cepat selesai, karena ia merasa kasihan terhadap pihak keluarga yang ditinggalkan.
Menurutnya, kejadian serupa berulang kali menimpa nelayan tradisional setempat.
Ia meminta Pemerintah memperhatikan nasib nelayan tradisional yang melakukan penangkapan ikan di wilayah perbatasan, dengan memberikan peta atau koordinat-koordinat perbatasan, sehingga nelayan paham akan garis sempadan negara.
"Berikan juga mereka alat komunikasi yang baik untuk berkomunikasi ketika perahu mengalami kerusakan dan berpotensi masuk ke negara tetangga karena terbawa arus atau gelombang," ujarnya pula.
Pihaknya terus memantau perkembangan penanganan terhadap enam nelayan ini melalui pemerintah daerah dan LSM di Malaysia.
Berita Terkait
Singapura minta Natuna jadi penyedia bahan pangan di negaranya
Sabtu, 20 April 2024 18:55 Wib
BPBD Langkat sebut satu orang meninggal akibat banjir terjang pemandian di Langkat
Sabtu, 20 April 2024 18:03 Wib
Banjir di Pakistan dan Afghanistan akibatkan sedikitnya 168 orang tewas
Sabtu, 20 April 2024 16:53 Wib
KKP beri dukungan pada 376 UPI UMKM di 12 provinsi Indonesia, termasuk Kepri
Sabtu, 20 April 2024 15:46 Wib
Tim Penyidik Kejagung geledah rumah Hervey Moeis di Jakarta Barat
Sabtu, 20 April 2024 9:37 Wib
Pelajar di Sukabumi meninggal saat uji kesamaptaan paskibra
Sabtu, 20 April 2024 5:59 Wib
BP Batam sebut rumah contoh di Rempang Eco City sudah dialiri listrik dan air
Jumat, 19 April 2024 18:27 Wib
Kemlu RI: Veto AS atas keanggotaan Palestina di PBB mengkhianati perdamaian
Jumat, 19 April 2024 16:31 Wib
Komentar