Batam (ANTARA) - Komisi VI DPR RI menyetujui usulan penambahan pendanaan rupiah murni (RM) untuk Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Pelabuhan Bebas Batam sebesar Rp386 miliar dan pagu indikatif belanja tahun anggaran 2023 sebesar Rp1,72 triliun.
Kepala BP Batam Muhammad Rudi menyatakan pihaknya akan menggunaan taambahan RM pada empat sektor prioritas dalam fokus pembangunan 2020-2024.
“Keempat sektor tersebut adalah industri manufaktur, industri jasa, pengembangan pariwisata, dan pengembangan logistik,” kata Rudi dalam keterangan tertulis yang diterima Antara di Batam, Kepulauan Riau, Kamis.
Baca juga:
Kemenkes siap tambah kebutuhan di RSBP Batam
Kemenkes-BP Batam sinergi kembangkan layanan kesehatan
Kegiatan-kegiatan tersebut diperlukan guna mendukung capaian target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang diamanatkan kepada BP Batam.
Dari sisi realisasi pada penerimaan negara bukan pajak (PNBP) periode Januari-Mei 2022 lebih tinggi 56 persen dibandingkan periode yang sama 2021, yaitu sebesar Rp762 miliar dari Rp488,9 miliar.
“Dalam sisa waktu tahun 2022, BP Batam akan mempercepat realisasi penerimaan PNBP dan menggesa proses pencairan anggaran, pengadaan dan realisasi berbagai kegiatan yang telah direncanakan,” kata Rudi.
Baca juga:
BP Batam-BP Karimun kerja sama bidang kesehatan
DPRD NTB pelajari pengelolaan RSBP Batam guna persiapan bangun RS Mandalika
Persetujuan anggaran itu disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI di Gedung Nusantara I DPR RI Jakarta.
RDP DPR RI dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Nasional Demokrat, Martin Manurung bersama 40 anggota Komisi VI DPR RI.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: DPR RI setujui pagu belanja BP Batam sebesar Rp1,72 triliun
Komentar