LSM Soroti Perjalanan Luar Daerah DPRD Karimun

Senin, 27 September 2010 21:44 WIB

Ketua LSM Transparansi Anggaran Pembangunan Yos Abrahamsyah. (kepri.antaranews.com/Rusdianto)

Karimun (ANTARA News) - Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Transparansi Anggaran Pembangunan Yos Abrahamsyah menyoroti maraknya perjalanan dinas luar daerah di kalangan anggota DPRD Karimun, Provinsi Kepulauan Riau karena banyak yang tidak berdampak positif bagi kepentingan masyarakat.

''Hampir setiap pekan ada saja anggota dewan yang melakukan perjalanan dinas ke luar daerah. Sementara, hasil dari perjalanan dinas itu belum ada dirasakan oleh masyarakat,'' katanya di Tanjung Balai Karimun, Senin 27 September 2010.

Yos Abrahamsyah mengatakan, dinas luar wakil rakyat pada prinsipnya harus merujuk pada kepentingan publik yang bersifat urgen. Namun, penelusuran yang dia lakukan, kunjungan tersebut justru berdampak buruk pada kinerja dewan.

''Tidak jarang warga pulang dengan tangan hampa saat menyampaikan aspirasi di gedung dewan,'' ucapnya

Dia khawatir perjalanan dinas tersebut hanya sekedar jalan-jalan dengan menggunakan uang rakyat dengan menginap di Batam atau Jakarta.

''Ironisnya, ada indikasi daerah tujuan ditentukan sendiri oleh angota dewan bersangkutan. Semakin jauh daerah tujuan akan semakin besar anggarannya,'' katanya.

Maraknya perjalanan dinas dewan, lanjut dia, juga berpengaruh terhadap agenda pembahasan di DPRD, seperti masalah peningkatan pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD).

''Sampai saat ini, pembahasan Peraturan Daerah Badan Layaan Umum Daerah RSUD belum tuntas, padahal RSUD merupakan salah satu instansi yang bersentuhan langsung dengan publik,'' tuturnya.

Dia berpendapat, pengawasan penggunaan anggaran dewan harus diperketat, termasuk pelampiran berita acara hasil perjalanan dinas sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat.

''Pertanggungjawaban kunjungan luar daerah jangan hanya tiket kapal atau pesawat,'' tandasnya.

Dia berharap aparat penegak hukum memperketat pengawasan dan kepada Badan Pemeriksa Keuangan agar meninjau kembali sistem laporan pertanggungjawaban penggunaan dana APBD di DPRD.

''Pengawasan melekat diharapkan dapat mencegah adanya tindak pidana korupsi di lingkungan wakil rakyat,'' ujarnya.

Secara terpisah, Ketua DPRD Karimun Raja Bakhtiar menyambut baik masukan terkait perjalanan dinas luar daerah anggota dewan.

''Kami berterima kasih atas kritikan untuk dijadikan masukan di dewan,'' katanya.

Menurut dia, pengawasan terhadap kinerja legislatif harus disampaikan masyarakat sehingga tetap mengedepankan fungsinya sebagai penyambung aspirasi rakyat.

''Kami akan evaluasi kembali masalah itu,'' ucapnya. (ANT-028/Btm1)