Natuna (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau melaksanakan program rembuk stunting dalam upaya menekan angka kekerdilan di daerah tersebut.
"Perlu dilakukan pemantauan secara konvergen atau terpusat, terpadu dan terkoordinasi. Rapat koordinasi via zoom yang berlangsung setiap minggu dijalankan sehingga dapat kita pantau bersama perkembangan terkait stunting ini,” kata Bupati Kepulauan Anambas Abdul Haris melalui keterangan tertulisnya yang diterima di Natuna, Jumat.
Kabupaten Kepulauan Anambas pernah tercatat angka stunting mencapai 9,67 persen dan berhasil ditekan pada 2022 menjadi 6,46 persen. Upaya terus dilakukan agar angka tersebut terus bisa ditekan.
Baca juga:
Pemkab Anambas upayakan izin pengolahan limbah medis
Kepala BP Batam jamin kemudahan investasi, dukung ekspansi PT Austin Engineering
Ia menjelaskan rembuk stunting suatu langkah penting yang harus dilakukan pemerintah tingkat kecamatan hingga kabupaten untuk memastikan pelaksanaan rencana kegiatan intervensi pencegahan dan penurunan stunting dilakukan secara bersama-sama antar-OPD penanggung jawab layanan dengan sektor lembaga nonpemerintahan dan masyarakat.
Ia juga menyampaikan penyelesaian permasalahan stunting menjadi prioritas penting bagi pemerintah setempat karena memengaruhi kualitas sumber daya manusia.
"Yakni terhambatnya tumbuh kembang fisik maupun mental anak, sehingga program harus dilaksanakan secara konvergen atau terpusat, terpadu, terkoordinasi oleh berbagai lintas sektor," ujarnya.
Baca juga:
Polresta Barelang ajak warga bijak tanggapi berita hoaks jelang Pemilu 2024
Tim seleksi KPU Kepri komitmen lahirkan komisioner berintegritas
Ia juga terus mendorong seluruh kader posyandu terus melayani masyarakat dengan tulus agar semua rencana program dapat dilaksanakan dengan baik.
“Karena jika kita bekerja dari hati maka semua akan terasa mudah untuk dijalani dan pastinya dengan bersama-sama permasalahan stunting di Anambas dapat diatasi,” katanya.
Baca juga:
Ombudsman minta Lapas Batam menambah ruang tahanan baru
Kemenkumham Kepri gelar bimtek perancangan peraturan perundang-undangan di daerah
Pemkot Batam terapkan NIK jadi NPWP bagi ASN sebagai wajib pajak pribadi
Pemkab Natuna targetkan data calon pemilih selesai sebelum 2024
Komentar