Pemprov Kepri lakukan rasionalisasi anggaran hingga Rp80 miliar

Tanjungpinang (ANTARA) - Pemprov Kepri melakukan rasionalisasi anggaran mencapai Rp80 miliar pada APBD Perubahan 2023 karena adanya pengurangan penerimaan dana bagi hasil (DBH) dari pemerintah pusat.

"Rasionalisasi anggaran dilakukan agar pendapatan dan belanja daerah tetap seimbang untuk menekan defisit," kata Sekdaprov Kepri, Adi Prihantara di Tanjungpinang, Jumat.

Adi menyebut rasionalisasi anggaran difokuskan kepada pengurangan belanja internal di lingkungan Pemprov Kepri, mulai dari biaya perjalanan dinas pegawai hingga belanja aset yang digunakan pemerintah daerah, seperti mobil.

Sementara untuk belanja kegiatan fisik maupun yang berdampak langsung terhadap perekonomian masyarakat tidak dirasionalisasi.

"Anggaran yang dirasionalisasi itu, sifatnya hanya belanja rutin pemerintah, tapi kalau belanja yang berhubungan langsung dengan masyarakat, misalnya untuk bantuan sosial, tidak dirasionalisasi," ungkap Adi.

Baca juga:
Bawaslu Batam ingatkan parpol soal penggunaan APK

KLHK tetapkan nakhoda MT Arman sebagai tersangka pembuangan limbah B3 di Natuna

Ia menyampaikan bahwa kebijakan rasionalisasi anggaran itu imbas terjadinya pengurangan DBH pemerintah pusat kepada pemerintah daerah tahun anggaran 2023. Pengurangan DBH salah satunya dipengaruhi oleh penerimaan pendapatan negara.

"Apabila pendapatan negara berkurang, tentu DBH ke daerah ikut berkurang," ucap Adi.

Lebih lanjut sekdaprov menyampaikan kebijakan rasionalisasi anggaran pada APBD Perubahan tahun anggaran 2023 sudah selesai dibahas bersama seluruh OPD Pemprov Kepri.

Dokumen hasil pembahasan itu pun telah dikirim ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) guna dilakukan evaluasi.

"Target kami, pekan depan APBD Perubahan 2023 sudah bisa dijalankan," demikian Adi.

Pemprov Kepri dan DPRD telah mengesahkan APBD Perubahan tahun anggaran 2023 sebesar Rp4,459 triliun, meningkat Rp307,7 miliar atau 7,41 persen dibanding APBD Murni yang sebesar Rp4,152 triliun.

Baca juga:
Pertamina imbau masyarakat Batam untuk bijak gunakan elpiji 3 kg

Pemkot Batam libatkan pemuda susun RPJPD 2025-2045

Struktur APBD Perubahan Kepri 2023, terdiri dari pendapatan daerah diproyeksikan sebesar Rp4,120 triliun, mengalami peningkatan sebesar Rp100,6 miliar atau 2,50 persen dari sebelumnya pada APBD Murni sebesar Rp4,019 triliun.

Kemudian, belanja daerah diproyeksikan sebesar Rp4,459 triliun, mengalami kenaikan sebesar Rp307,7 miliar atau 7,41 persen dari semula pada APBD Murni sebesar Rp4,152 triliun.

Lalu, pembiayaan daerah diproyeksikan sebesar Rp339,3 miliar, mengalami kenaikan sebesar Rp207,1 miliar atau 156,66 persen dari semula pada APBD Murni sebesar Rp132,2 miliar.

Baca juga:
Pemkot fasilitasi forum temu bisnis pelaku usaha Batam dan Bengkalis

Pemprov kembali gelar program pemutihan pajak kendaraan bermotor

BMKG Tanjungpinang ajak warga bijak gunakan air

6.476 penyandang disabilitas di Kepri masuk DPT Pemilu 2024





Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Pemprov Kepri lakukan rasionalisasi anggaran mencapai Rp80 miliar