Penerimaan pajak daerah di Kepri capai Rp1,4 triliun

Batam (ANTARA) - Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) mencatat, hingga 17 November 2023, realisasi penerimaan pajak daerah di provinsi itu telah mencapai Rp1,4 triliun atau 90 persen dari target sepanjang tahun sebesar Rp1,5 triliun. 

Kepala Bapenda Kepri Diky Wijaya di Batam, Sabtu mengatakan untuk pajak kendaraan bermotor (PKB) sudah mencapai Rp474 miliar atau 99 persen dari target Rp475 miliar. 

"Sementara untuk Bea Balik Nama Pajak Kendaraan Bermotor (BBN-KB) sudah mencapai Rp397 miliar atau 95 persen dari target Rp416 miliar," ujar Diky. 

Ia menyebutkan hal tersebut didukung dengan adanya program pemutihan PKB dan program bebas BBN-KB yang sedah berlangsung sejak 16 Oktober - 18 November 2023. 

Baca juga:
Polres berikan edukasi hukum pada mahasiswa KKN STAI Natuna

Program pemutihan PKB di Kepri capai target Rp25 miliar

Lebih lanjut, untuk Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) sudah mencapai Rp406 miliar atau 85 persen, dari target Rp478 miliar. 

Pajak Air Permukaan (PAP) sudah mencapai Rp799 juta atau 75 persen dari target Rp1 miliar, dan pajak rokok Rp132 miliar atau 76 persen dari target Rp173 miliar. 

Selain itu, Bapenda juga mencatat program pemutihan PKB sudah mencapai target yaitu sebesar Rp25 miliar. 

Diky mengatakan program pemutihan PKB tersebut berlangsung sejak 16 Oktober hingga 18 November 2023.

"Target pemutihan itu di tanggal 17 November kita sudah mencapai target 100 persen," ujar Diky. 

Diky menjelaskan program pemutihan PKB yang diberikan meliputi keringanan pokok atas tunggakan PKB sebesar 50 persen, pembebasan sanksi administrasi PKB 100 persen, dan Pembebasan denda  Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Raya (SWDKLLJ) 100 persen selain tahun berjalan.

Baca juga:
Kejuaraan internasional pencak silat Kepri 2023 diikuti peserta dari tiga negara

Gubernur Ansar: Rumah singgah milik Pemerintah Kepri di Jakarta selalu penuh

Pemkot Tanjungpinang kembali gelar gerakan pangan murah di empat lokasi

DPRD dan Pemprov Kepri sepakat tenaga honorer sekolah diangkat jadi PTK Non ASN