PMII Tuntut Wali Kota Batam Mundur

Jumat, 28 Oktober 2011 18:15 WIB

Batam (ANTARA Kepri) - Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dan BEM Fakultas Hukum Unrika berunjuk rasa menuntut Wali Kota Batam Ahmad Dahlan mundur dari jabatannya karena gagal menangani sampah.

"Kami minta Wali Kota turun. Kami minta pertanggungjawaban," kata Koordinator Lapangan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Riau Kepulauan, Muhammad Nur, di Batam, Jumat.

Ia mengatakan Wali Kota bertanggungjawab atas sampah yang tidak terangkut dan menggunung di pemukiman masyarakat.

"Wali kota harus bertanggungjawab atas sampah yang banyak terangkut," kata dia.

Mahasiswa yang berunjuk rasa di halaman Kantor Wali Kota juga menolak kenaikan tarif listrik.

Kepala Badan Kesejahteraan Rakyat dan Pembangunan Kota Batam, Pebrialin, mengatakan pihaknya tetap merencanakan kerja sama pemerintah-swasta (KPS) pengelolaan sampah.

"Sampah tetap diangkut. Pada saatnya akan dilakukan sapu jagat sampah," kata Pebrialin.

Ia membantah pemerintah tidak memiliki komitmen untuk menyelesaikan masalah sampah.

Sampah menjadi masalah di Batam setelah kontrak pihak ketiga berakhir 31 Agustus 2011. Sementara menunggu proses lelang pengelola sampah berikutnya, sampah menumpuk.

Wali Kota Batam Ahmad Dahlan mengatakan saat ini sudah ada pemenang lelang untuk pengangkutan sampah sampai Desember 2011.

"Memang ini merupakan tanggung jawab pemerintah, namun pemerintah juga butuh dukungan dari masyarakat," kata Wali Kota.

Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Batam, Azwan menyatakan pada masa transisi, DKP kekurangan armada pengangkut sampah.

"Apalagi, saat masa transisi tersebut bertepatan dengan Idul Fitri dimana produksi sampah meningkat," kata dia.

Azwan menyatakan masalah sampah mulai teratasi. Pemkot Batam menjamin pengangkutan sampah dua kali per minggu dan tidak akan ada kendala seperti sebelumnya.

Menurut Azwan, rata-rata warga Batam menghasilkan sampah 0,7 kg/hari. Dengan asumsi jumlah penduduk Batam sebanyak satu juta jiwa, maka diperkirakan sampah rumah tangga yang dihasilkan sebanyak 700 ton/hari.

"Untuk menuntaskan masalah persampahan memang dibutuhkan anggaran yang sangat besar, mudah-mudahan anggaran 2012 disetujui DPRD Kota Batam," kata dia.
(Y011/Y008)