DIPA Kepri 2012 Naik 34,2 Persen

Selasa, 20 Desember 2011 23:57 WIB

Tanjungpinang (ANTARA Kepri) - Alokasi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran untuk Provinsi Kepulauan Riau naik sebesar 34,2 persen atau sebesar Rp1,678 triliun dari Rp4,907 triliun pada 2011 menjadi Rp6,585 triliun pada 2012.

"Pemprov Kepulauan Riau (Kepri) bersyukur dengan meningkatnya DIPA 2012 yang mencapai 34,2 persen tersebut," kata Kepala Bagian Humas dan Protokol Pemprov Kepri Misbardi, Selasa.

Misbardi mengatakan, Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2012 langsung diterima oleh Gubernur Kepri Muhammad Sani dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Negara.

Misbardi mengatakan, kucuran dana APBN yang cukup besar itu untuk pembangunan infrastruktur di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Kepri.

"Diharapkan pembangunan infrastruktur yang bisa dilakukan semakin luas dan bisa dirasakan langsung masyarakat," kata Misbardi.

Menurut dia, berdasarkan rekapitulasi dari Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN), alokasi DIPA tersebut berasa dari dua sektor.

Pertama, DIPA yang berasal dari dana kementerian yang terdiri dari DIPA pusat sebesar Rp322,611 miliar. Selain itu, DIPA Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jendral Perbendaharaan Negara (DJPBN) sebesar Rp2,494 triliun.

"Jika dibandingkan pada 2011, DIPA asal kementerian hanya berjumlah Rp1,942 triliun," ujarnya.

Kedua, dana transfer pusat ke daerah, pada 2012 pemerintah pusat mengalokasikan anggaran sebesar Rp3,768 triliun.

Dana transfer itu berasal dari pembagian dana bagi hasil (DBH) sektor pajak, Rp1,037 trilun, DBH sektor alam Rp83,616 miliar.

Kemudian, Dana Alokasi Umum (DAU) yang dikembalikan ke daerah sebesar Rp2,158 triliun dan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp174,234 miliar.

Untuk dana penyesuaian, total alokasi anggaran yang diberikan pusat sebesar Rp314.674 miliar.

"Masyarakat Kepri patut bersyukur dengan besarnya perhatian pusat untuk peningkatan pembangunan yang bertujuan menyejahterakan rakyat," kata Misbardi.

Pemprov Kepri, menurut dia, akan bekerja keras dan berkomitmen menyelenggarakan pemerintahan secara terbuka dan bersih sehingga seluruh pembangunan di seluruh kabupaten dan kota tepat sasaran dan lebih terarah.

(pso-029/N002)

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.