Tiada Optimisme Pembatasan BBM Bersubsidi

Minggu, 15 Januari 2012 16:39 WIB

Depok (ANTARA Kepri) - Pemerintah kali ini tampaknya bertekad merealisasikan kebijakan pembatasan penggunaan bahan bakar minyak bersubsidi terhitung 1 April 2012 setelah beberapa kali rencana pembatasan ditunda.

Dengan pembatasan itu, semua kendaraan berpelat hitam roda empat dilarang membeli bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis premium yang harganya Rp4.500 per liter. BBM bersubsidi itu hanya diperuntukkan kendaraan berpelat kuning dan sepeda motor.

Pilihan bagi kendaraan roda empat berpelat hitam, hanya dua, harus membeli pertamax atau BBM yang sejenis yang sekarang harganya Rp8.350 per liter atau berpindah ke bahan bakar gas (BBG).

Kebijakan pembatasan BBM bersubsidi ini pada tahap awal akan berlaku di Jawa dan Bali. Lalu, pada 2013 dan 2014 diperluas ke Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua.

Meskipun pada akhirnya kebijakan pemerintah biasanya dipaksakan untuk dilaksanakan, tetapi saat ini terutama masyarakat, pengamat, ahli ekonomi dan pihak-pihak terkait lainnya, tidak ada yang menyambut baik pembatasan penggunaan BBM ini.

Bagi masyarakat kebijakan ini akan berpengaruh besar baik terhadap perekonomian maupun daya beli mereka yang pasti akan menurun.

Juga memicu kenaikan harga pada berbagai kebutuhan pokok. Terutama untuk sektor transportasi, yang akan mengalami kenaikan cukup tinggi.

Kebijakan pembatasan BBM bersubsidi akan mendorong pengguna kendaraan roda empat pelat merah dan hitam yang tadinya mengonsumsi BBM premium beralih ke pertamax.

Dari sisi harga perbedaannya cukup jauh, dua kali lipat. Premium saat ini Rp 4.500/liter sedangkan pertamax Rp 9.000 per liter.

Dampak pembatasan itu menurut Ketua Himpunan Lembaga Konsumen Indonesia (HLKI) Firman Turmantara juga akan sangat dirasakan para pelaku usaha, baik besar maupun kecil.

"Apalagi saat ini mereka banyak yang menggunakan mobil pelat hitam, untuk sarana distribusi dan transportasi usahanya," katanya.

Kenaikan harga di berbagai sektor itu, katanya, tentunya akan terjadi sebelum dan sesudah kebijakan pembatasan bersubsidi diberlakukan. "Harga di berbagai sektor, terutama untuk distribusi dan transportasi barang, pasti naik".

HLKI juga merasa pesimistis kebijakan pembatasan BBM bersubsidi akan berjalan lancar, karena pemerintah belum melakukan studi kelayakan tentang hal itu.

Pemerintah juga kembali diingatkan untuk tidak memaksakan program pembatasan BBM bersubsidi mulai 1 April 2012 mendatang.

Pasalnya, langkah-langkah strategis sebagai solusi untuk mengantisipasi dampak negatif dari program tersebut belum tampak.

Menurut Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara, pemerintah harus menyiapkan dulu langkah-langkah solusi agar dampak negatif dari kebijakan itu bisa dikurangi.

Dia menambahkan, jangan karena anggaran subsidi 2011 membengkak menjadi Rp167 triliun akibat terlampauinya kuota BBM bersubsidi, lalu pemerintah bertindak reaktif dan memaksakan program pembatasan harus terlaksana.

Marwan menyebutkan, pemerintah terkesan hanya ingin mengambil langkah mudah karena memegang kekuasaan, tanpa mau bersusah payah melaksanakan kewajibannya untuk memenuhi hak rakyat. "Mayoritas rakyat menggunakan kendaraan pribadi karena transportasi publik tidak memadai atau bahkan tidak tersedia".

Angkutan publik di negara ini dinilainya bukan saja minim subsidi, tetapi juga diabaikan. Di sisi lain, sarana jalan raya terbatas dan bahkan sebagian dibangun untuk memenuhi kepentingan pengusaha jalan tol.

"Kita bukan tidak sadar bahwa subsidi harus dibatasi, tapi subsidi harus diberikan secara tepat sasaran, objektif dan berkeadilan," katanya.

Dongkrak inflasi

Wakil Direktur Reform Miner Institute, Komaidi Notonegoro malah tidak yakin dalam waktu tiga bulan pemerintah siap melaksanakan pembatasan BBM bersubsidi apalagi pengalihan BBM kepada bahan bakar gas (BBG).

"1 April itu hanya tiga bulan lagi, saya tidak yakin pemerintah bisa siapkan infrastruktur untuk BBG, karena membangun SPBG membutuhkan investasi besar dan tidak semudah yang dibayangkan," katanya.

Di Indonesia saat ini ada 16 SPBG dan yang aktif hanya 8 SPBG. Itu pun hanya ada di Jabodetabek, waktu tiga bulan sangatlah sempit untuk menambah jumlahnya. "Dalam konteks ini yang perlu disampaikan kepada publik adalah apakah dalam tempo yang amat singkat itu pemerintah bisa menyelesaikan SPBG,"katanya.

Pendapat di atas diperkuat oleh Ketua HLKI yang juga merasa khawatir bahwa pembatasan BBM bersubsidi akan berdampak seperti kebijakan konversi minyak tanah ke elpiji.

Meski tidak ada satu pihak pun yang optimis terhadap pemberlakuan kebijakan pembatasan penggunaan BBM bersubsidi, namun Wakil Menteri ESDM Widjajono Partowidagdo menyatakan pemerintah sudah siap untuk rencana pembatasan tersebut, termasuk dalam konversi masyarakat dari BBM ke BBG.

Sementara itu diperhitungkan inflasi akan mencapai lebih dari enam persen jika pemerintah memberlakukan pembatasan pemakaian BBM bersubsidi di Pulau Jawa dan Bali pada April 2012.

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyebutkan, asumsi inflasi yang tercantum dalam UU APBN 2012 sebesar 5,3 persen belum memperhitungkan dampak penghematan subsidi energi yang akan berlaku April mendatang.

"Inflasi 5,3 persen itu tanpa tambahan inflasi BBM. Jadi belum memperhitungkan dampak pembatasan BBM, juga secondary effect, yang jelas ada dampaknya," ujar Deputi Bidang Ekonomi Bappenas Prasetijono Widjojo.

Menurut dia, asumsi inflasi pemerintah pada 2012 juga belum memperhitungkan dampak lanjutan yang muncul dari naiknya harga pangan dan barang produksi lain. Kenaikan harga timbul akibat peningkatan tarif dasar listrik dan biaya angkut logistik oleh kendaraan pelat hitam.

Bahkan Wakil Menteri Keuangan Anny Ratnawati berpendapat, pembatasan pemakaian BBM bersubsidi akan memengaruhi laju inflasi sebanyak 0,8 persen. Namun asumsi inflasi sampai akhir 2012 sebesar 5,3 persen akan tetap terjaga.

Berdasarkan perhitungan Pusat Penelitian Ekonomi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2E- LIPI), kenaikan inflasi yang berasal dari upaya penghematan subsidi BBM ialah sebesar 0,77 persen.

Ekonom P2E-LIPI Latif Adam menjelaskan, perkiraan tersebut berdasarkan hitungan tiga variabel. Adapun ketiga variabel antara lain, disparitas harga premium dan pertamax, kontribusi harga BBM terhadap inflasi dalam lima tahun terakhir, dan jumlah kendaraan milik pribadi berdasarkan data kepolisian.

"Disparitas premium dan pertamax 85,6 persen, kontribusi BBM terhadap inflasi 1,7 persen, jumlah kendaraan pribadi 53 persen. Ketiga variabel tersebut kami masukkan ke dalam persamaan yang dipunyai, hasilnya inflasi akan naik 0,77 persen, ujar Latif.

Jika melihat manfaat dan biayanya, dia berpendapat, menaikkan harga BBM lebih efektif dibandingkan pembatasan pemakaian BBM bersubsidi. Menurut kajian LIPI pada 2010 lalu, pembatasan BBM hanya menghemat anggaran Rp3,5 triliun, tetapi menyumbang inflasi hingga 1,04 persen.

"Dengan menaikkan harga BBM Rp 500 saja bisa menghemat anggaran subsidi sampai Rp 11,7 triliun, dan inflasi juga hanya 0,33%. Menaikkan harga lebih visible daripada membatasi pemakaian BBM bersubsidi," kata Latif.

Menurut dia, keputusan pemerintah melakukan pembatasan BBM belum diiringi persiapan yang matang. Penghematan melalui opsi yang pemerintah pilih, membutuhkan kesiapan infrastruktur di seluruh SPBU.

Selain itu, pemerintah perlu mempertimbangkan sistem pengawasan yang efektif, karena seperti kata pemerhati perminyakan, Kurtubi, siapa yang bisa jamin BBM bersubsidi yang dibeli oleh pemilik angkutan umum, tidak dijual lagi kepada pihak lain.

(A025/A013)