KAMMI Kepri Tolak Kenaikan Harga BBM

Rabu, 14 Maret 2012 22:06 WIB

Tanjungpinang (ANTARA Kepri) - Pengurus Daerah Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia Provinsi Kepulauan Riau menolak rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak dari Rp4.500/liter menjadi Rp6.000/liter.

"Kami tolak kenaikan harga BBM karena akan membebani masyarakat. Pemerintah dinilai belum berhasil memberdayakan energi untuk kesejahteraan masyarakat," ungkap Humas Pengurus Daerah Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PD KAMMI Kepri), Puri Suryani, di Tanjungpinang, Rabu.

KAMMI Kepri telah melayangkan surat kepada pemerintah dan DPRD Kepri untuk bersama-sama menolak kenaikan harga BBM, kemudian dipublikasikan. Pemerintah Kepri diberi waktu selama lima hari, terhitung mulai hari ini, untuk merespons surat itu.

Jika langkah itu gagal, maka PD KAMMI berencana sebelum April 2012 menggabungkan kekuatan dengan organisasi lainnya untuk menggelar aksi unjuk rasa jika BBM jadi dinaikkan.

"Kami akan menyurati pemerintah dan DPRD Kepri untuk bersama-sama menolak rencana kenaikan harga BBM. Jika hal itu tidak tercapai, maka gelombang aksi penolakan dan demonstrasi terkait rencana kenaikan harga BBM akan terus bergulir," ujarnya.

Puri meminta Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kepri meningkatkan pengawasan terhadap pendistribusian dan perdagangan sembako.

"Pelaku penimbunan sembako harus ditindak sesuai ketentuan yang berlaku," katanya.

Selain KAMMI Kepri, organisasi mahasiswa lainnya seperti Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Tanjungpinang dan Barisan Muda Mahasiswa Kepri juga menolak rencana kenaikan harga BBM.

Kedua organisasi itu telah telah menggelar aksi unjuk rasa menolak kenaikan harga BBM baru-baru ini.

Sebelumnya, Wakil Gubernur Kepri Soerya Respationo, mengemukakan, Pemerintah Kepri tidak dapat menolak kenaikan harga BBM jika disetujui oleh DPR pada UU APBN Perubahan tahun 2012.

Namun Pemerintah Kepri akan mengambil langkah-langkah strategis untuk menjaga stabilitas perekonomian.

"Kami akan mengambil langkah-langkah strategis perekonomian dan keamanan, seperti meningkatkan pengawasan sembako dan melakukan operasi pasar," ujarnya.

(KR-NP/E008)