Politisi Golkar Perjuangkan Pemekaran Natuna Selatan

Tanjungpinang (ANTARA Kepri) - Dua politisi Partai Golkar yang duduk di DPRD Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Hadi Candra dan Mustamin Bakri memperjuangkan pembentukan dua kabupaten baru di daerah tersebut.

"Pemekaran Natuna bukan keinginan politik, melainkan murni aspirasi masyarakat," kata Hadi Candra yang menjabat Ketua DPRD Natuna, di Tanjungpinang, Rabu.

Hadi mengatakan, perjuangan untuk membentuk Kabupaten Kepulauan Natuna Selatan dan Kepulauan Natuna Barat dilakukan sejak satu tahun yang lalu. Wilayah Natuna Selatan yang diusulkan mencakup empat kecamatan yaitu Serasan, Serasan Timur, Midai dan Subi.

"Sementara satu kecamatan lagi yang akan bergabung dengan Natuna Selatan masih dalam pembahasan," ujarnya.

Hari ini beberapa anggota tim yang memperjuangan pembentukan Kabupaten Kepulauan Natuna Selatan dan Natuna Selatan ke Tanjungpinang untuk meminta dukungan dan rekomendasi dari DPRD Kepulauan Riau.

"Pertemuan kami dengan DPRD Kepri sudah dilaksanakan beberapa kali. Kami minta dukungan dari mereka untuk kepentingan masyarakat," ujarnya.

Sementara Mustamin Bakri yang menjabat sebagai Ketua Komisi III DPRD Natuna, mengatakan, kawasan Kabupaten Kepulauan Natuna Barat yang diusulkan mencakup Kecamatan Bunguran Barat, Bunguran utara, Pulau Laut dan Pulau Tiga. Sementara dua kecamatan lagi yang akan bergabung di dalam kawasan Natuna Barat yaitu Batubi dan Pulau Tiga Barat masih dibahas.

"Saya yang memimpin perjuangan ini berdasarkan aspirasi masyarakat Natuna," katanya.

Menurut dia, Pemerintah Natuna belum merespons rencana pembentukan Kabupaten Kepulauan Natuna Selatan dan Natuna Barat. Kemungkinan pemerintah merasa khawatir dana bagi hasil migas berkurang jika Kabupaten Kepulauan Natuna Selatan dan Natuna Barat terbentuk.

"Natuna bergantung pada dana bagi hasil migas. Tahun ini dana dagi hasil migas yang diberikan pusat sekitar Rp630 miliar," ujarnya.

Ia mengatakan, alasan pemekaran Natuna adalah untuk menjaga kawasan perbatasan Indonesia. Rentang kendali yang jauh dan sulit dapat mengancam kedaulatan NKRI, karena itu Natuna perlu dimekarkan.

"Alasan pemekaran yang paling utama adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga kawasan perbatasan," katanya. (NP/H-KWR)

Editor: Rusdianto